WARTA, TANJUNG SELOR — Dalam upaya memastikan efektivitas pelaksanaan program pembangunan di Kalimantan Utara, Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar rapat kerja bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra, Kamis (18/6/2025). Agenda ini difokuskan pada evaluasi progres realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni Tahun Anggaran 2025.
Ketua Komisi I DPRD Kaltara, Alimuddin, menegaskan pentingnya rapat ini untuk menggali informasi mendalam terkait pelaksanaan kegiatan yang telah dialokasikan dalam APBD. “Kami ingin memastikan setiap program yang dirancang benar-benar berjalan sesuai perencanaan dan tepat sasaran,” ujarnya.
Rapat kerja berlangsung dalam dua sesi. Sesi pertama dihadiri oleh OPD dari lingkup Setda Kaltara, yakni Biro Pemerintahan dan Otonomi, Biro Hukum, Biro Umum, Biro Administrasi Pimpinan, dan Biro Organisasi.
Sementara sesi kedua melibatkan lembaga teknis seperti Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD), serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).
“Melalui forum ini, kami ingin mengidentifikasi capaian program, sekaligus menginventarisasi hambatan yang dihadapi OPD dalam pelaksanaan di lapangan,” lanjut Alimuddin.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara legislatif dan eksekutif sebagai kunci untuk mendorong efisiensi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran daerah.
“Tujuan akhirnya adalah menciptakan pelayanan publik yang semakin berkualitas bagi masyarakat Kalimantan Utara,” tutupnya. (*)
