WARTA, TANJUNG SELOR – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Achmad Djufrie, menegaskan komitmen pihak legislatif dalam memperjuangkan keberlanjutan insentif bagi guru PAUD hingga SMP, di tengah kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
Dalam rapat kerja bersama jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang digelar usai libur Lebaran, DPRD menyuarakan kekhawatiran terkait rencana penghapusan insentif guru serta pemangkasan Tunjangan Penambahan Penghasilan (TPP) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Kami mengusulkan agar insentif bagi guru PAUD hingga SMP tetap diberikan, meskipun hanya sebesar 50 persen. Ini adalah bentuk apresiasi terhadap peran penting mereka, walaupun ada tekanan efisiensi dari pusat,” ujar Djufrie, Rabu (10/4).
Meski secara regulasi tanggung jawab pemberian insentif tersebut berada di tangan pemerintah kabupaten/kota, Djufrie menilai bahwa Pemerintah Provinsi tetap perlu hadir dan mengambil peran dalam menjaga kesejahteraan tenaga pendidik.
“Kami mendorong agar Pemprov Kaltara, khususnya Pak Gubernur, bisa mencari jalan tengah. Meski kewenangan ada di tingkat kabupaten/kota, namun koordinasi dan dukungan dari provinsi sangat dibutuhkan,” tegasnya.
Dalam rapat itu, perwakilan Pemprov Kaltara juga menjelaskan bahwa pemberian TPP kepada PPPK tidak memiliki dasar regulasi yang kuat, dan selama ini lebih bersifat kebijakan khusus dari Gubernur. Sementara untuk insentif guru, kewenangan Pemprov hanya mencakup jenjang SMA/SMK serta perguruan tinggi.
“Sudah dijelaskan bahwa insentif untuk guru PAUD, SD, dan SMP merupakan wewenang pemerintah kabupaten/kota. Namun Pemprov juga telah berkoordinasi dengan daerah agar hal ini bisa segera ditindaklanjuti,” tambah Djufrie.
Dengan usulan ini, DPRD berharap agar kesejahteraan para guru tetap menjadi prioritas di tengah tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah maupun pusat.
