WARTA, TANJUNG SELOR – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Achmad Djufrie, menekankan pentingnya sektor pendidikan dan penguatan konektivitas di wilayah perbatasan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltara tahun 2025–2029.
Ia menilai, kedua sektor tersebut merupakan kunci utama dalam menciptakan pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Pendidikan adalah kebutuhan dasar dan pondasi utama pembangunan manusia. Karena itu, alokasi anggaran untuk pendidikan harus dimaksimalkan dalam RPJMD ke depan,” ujar Djufrie, Rabu (30/4/2025).
Di samping pendidikan, ia menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur konektivitas di kawasan perbatasan yang dinilai strategis dari sisi ekonomi dan keamanan. Menurutnya, akses jalan, transportasi, dan komunikasi harus terus diperkuat agar masyarakat di perbatasan tidak tertinggal dari pusat-pusat pertumbuhan lainnya.
“Konektivitas perbatasan bukan hanya soal pembangunan fisik, tapi juga menyangkut integrasi wilayah, distribusi logistik, serta penguatan pertahanan nasional,” jelasnya.
Sebagai bentuk keseriusan dalam menyusun arah pembangunan lima tahun ke depan, DPRD Kaltara telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengkaji Nota Pengantar Rancangan Awal RPJMD 2025–2029. Pansus ini terdiri dari 15 anggota DPRD lintas komisi.
Tim Pansus juga telah melakukan pembahasan teknis bersama Bappeda-Litbang Kaltara guna menyempurnakan visi pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Achmad Djufrie menyatakan, DPRD akan terus mengawal agar program-program prioritas, termasuk yang belum terselesaikan pada periode sebelumnya, dapat dituntaskan secara bertahap, dengan target utama pada tahun 2026.
