WARTA, TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang meminta dukungan konkret dari pemerintah pusat untuk mengembangkan sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak ekonomi baru di provinsi termuda ini. Hal itu disampaikannya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR RI di Kantor Gubernur Kaltara, Kamis (19/6/2025) malam.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Zainal menegaskan perlunya keterlibatan kementerian mitra Komisi VII untuk mendorong potensi wisata unggulan Kaltara agar lebih dikenal luas dan mampu berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“PAD kita dari sektor pariwisata masih kecil. Karenanya, kami mohon dukungan dari Komisi VII untuk menyampaikan aspirasi ini ke kementerian terkait,” ujarnya.
Gubernur menyebut, potensi wisata Kaltara sangat beragam mulai dari wisata alam seperti Gunung Putih di Bulungan, Air Terjun Gunung Rian di Tana Tidung, Air Terjun Semolon di Malinau, Sae Lanuka di Nunukan, hingga Pantai Amal dan hutan mangrove di Tarakan.
“Kalau tidak ada konektivitas dan promosi, obyek wisata tidak akan dikenal. Kita punya potensi luar biasa, tinggal bagaimana membukakan akses dan mempromosikannya secara nasional,” lanjutnya.
RDP tersebut juga dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Ir. Lamhot Sinaga. Ia mengapresiasi langkah Pemprov Kaltara dalam mengoptimalkan potensi yang ada meskipun provinsi ini baru berusia 13 tahun.
“Kaltara punya posisi strategis. Potensinya besar, tidak hanya di sektor tambang dan energi, tapi juga pariwisata, UMKM, dan ekonomi kreatif. Ini perlu kita dorong bersama menjadi sumber ekonomi baru,” ujar Lamhot.
Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan aksesibilitas ke Kaltara sebagai kunci pengembangan pariwisata.
“Akses ke Tanjung Selor saja membutuhkan effort tersendiri. Ke depan, kami akan dorong peningkatan konektivitas, termasuk kemudahan penerbangan dan infrastruktur pendukung lainnya,” tegasnya.
Tak hanya itu, Lamhot juga mengimbau agar seluruh stakeholder di Kaltara—baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat—bersatu mendukung pengembangan kawasan wisata yang inklusif dan berkelanjutan.
“Langkah Gubernur sudah tepat. Visi ini harus dikawal agar benar-benar mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat dan menjadi sumber ekonomi nasional dari wilayah perbatasan,” pungkasnya.
