WARTA, TARAKAN – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., menyambut hangat kedatangan Sekretaris Utama (Sestama) Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP-RI), Komjen Pol. Makhruzi Rahman, dalam kunjungan kerja ke wilayah perbatasan Kalimantan Utara, Senin (5/5).
Penyambutan berlangsung di VIP Room Bandara Juwata, Tarakan, dengan prosesi adat tepung tawar dan pengalungan syal khas Kaltara sebagai bentuk penghormatan terhadap tamu negara. Gubernur Zainal didampingi Pj. Sekretaris Provinsi Kaltara, Dr. Bustan, S.E., M.Si., Kepala Badan Pengelola Perbatasan Kaltara, Dr. Ferdy Manurun Tanduklangi, S.E., M.Si., serta jajaran Forkopimda.
Kunjungan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi pusat dan daerah dalam mendorong percepatan pembangunan kawasan perbatasan, khususnya di Kabupaten Malinau dan Nunukan. BNPP dijadwalkan melakukan peninjauan langsung ke beberapa titik strategis yang menjadi perhatian nasional.
Usulan Strategis Pemprov Kaltara
Dalam kesempatan tersebut, Pemprov Kaltara menyampaikan sejumlah usulan pembangunan infrastruktur vital. Di antaranya, pembangunan jembatan dan peningkatan akses jalan di wilayah Krayan, Malinau, serta pemeliharaan jalan kabupaten guna mendukung program swasembada pangan dan menurunkan ketergantungan terhadap logistik dari luar wilayah.
Gubernur Zainal menegaskan bahwa akses yang terbatas selama ini menjadi tantangan utama bagi masyarakat perbatasan. Distribusi kebutuhan pokok yang tersendat, tingginya harga sembako dan BBM, serta ancaman kerawanan keamanan menjadi konsekuensi nyata dari minimnya infrastruktur yang memadai.
“Kawasan perbatasan kita punya potensi besar, tapi perlu dukungan nyata dari pemerintah pusat untuk membuka keterisolasian ini,” ujar Gubernur Zainal.
Perbatasan adalah Wajah Negara
Sestama BNPP, Komjen Pol. Makhruzi Rahman, dalam pernyataannya menyebut bahwa pembangunan kawasan perbatasan adalah bagian penting dari agenda strategis nasional. Ia menekankan, wilayah perbatasan merupakan representasi langsung dari kehadiran negara.
“Perbatasan adalah wajah terdepan Indonesia. Tidak boleh ada warga negara yang merasa terabaikan hanya karena masalah akses,” tegas Makhruzi.
Untuk itu, ia meminta agar seluruh usulan dari pemerintah daerah segera disampaikan secara resmi melalui surat, agar bisa dimasukkan dalam perencanaan strategis BNPP RI ke depan.
Kunjungan kerja ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya antara Sestama BNPP dan kepala daerah se-Kaltara yang berlangsung di Jakarta pada akhir bulan lalu. Pertemuan ini diharapkan menjadi titik awal dari langkah-langkah konkret mempercepat pembangunan dan pemerataan di wilayah perbatasan Indonesia.
