TANJUNG SELOR – Peluang dibukanya pendaftaran Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) untuk formasi tahun 2025, utamanya di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) tampaknya semakin kecil.
Hal ini menyusul pernyataan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, yang menegaskan bahwa pemerintah pada tahun 2025 akan memfokuskan diri pada penyelesaian pengangkatan CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024.
Penjelasan ini dibenarkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltara, Andi Amriampa, saat dikonfirmasi pada Kamis (29/5/2025).
“Memang benar, untuk sementara ini pemerintah pusat masih memprioritaskan penyelesaian seluruh proses seleksi dan pengangkatan CPNS serta PPPK tahun 2024. Jadi belum ada kepastian terkait rekrutmen CPNS di tahun 2025,” jelas Andi.
Lebih lanjut, Andi menjelaskan bahwa kondisi ini juga dipengaruhi oleh revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang masih dalam tahap pembahasan. Revisi tersebut dinilai krusial karena akan berdampak langsung pada sistem manajemen kepegawaian di Indonesia.
“Proses revisi UU ASN tahun 2023 masih berjalan dan menampung banyak masukan. Jadi arah kebijakan ke depan masih menunggu hasil revisi tersebut,” tambahnya.
Sementara itu, pemerintah juga tengah berupaya mengoptimalkan formasi CPNS yang tidak terisi pada tahun sebelumnya. Evaluasi akan dilakukan setelah seluruh proses pengangkatan CPNS dan PPPK formasi 2024 benar-benar rampung.
“Setelah semua tahapan tahun 2024 selesai, baru akan dilakukan evaluasi menyeluruh. Sejauh ini, kebijakan untuk 2025 masih menunggu arahan dari pemerintah pusat,” pungkasnya.
