WARTA, TANJUNG SELOR — Manajemen Pelabuhan Tengkayu I kembali menjadi sorotan DPRD Kaltara. Pengelolaan yang dinilai semrawut, mulai dari ketertiban hingga fasilitas sarana dan prasarana, memicu keluhan masyarakat.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kaltara, Yancong, mengungkapkan kekhawatirannya terkait kondisi pelabuhan tersebut. Ia menilai pengelolaan yang ada belum memenuhi harapan, baik dalam hal kebersihan, ketertiban, maupun penyediaan fasilitas yang memadai, seperti toilet dan tempat parkir.
“Kita sudah tahu keluhan masyarakat terkait ketertiban, kebersihan, fasilitas sarana, termasuk toiletnya yang kurang layak, serta parkiran yang semrawut. Semua masalah itu ada di sana,” jelasnya.
Komisi III DPRD Kaltara juga telah melakukan kunjungan ke Pelabuhan Tengkayu I dan memberi waktu dua pekan bagi pengelola untuk memperbaiki kondisi tersebut. Sayangnya, hingga batas waktu yang ditentukan, tidak ada perubahan signifikan yang terlihat.
“Karena itu, kami menyampaikan evaluasi ini secara resmi dalam Rapat Paripurna. Evaluasi ini sebenarnya sudah sering disampaikan pada periode sebelumnya, namun tidak ada perbaikan yang signifikan,” tambah Yancong.
Komisi III DPRD Kaltara menegaskan akan terus menuntut perubahan jika pengelolaan pelabuhan tidak membaik. Jika pengelolaannya tetap buruk, DPRD Kaltara akan meminta evaluasi terhadap pimpinan UPT Pelabuhan Tengkayu I, terutama posisi kepala pelabuhan.
“Kalau pengelolaannya tidak bisa ditangani dengan baik oleh pemerintah, kami akan mempertimbangkan opsi untuk diserahkan ke pihak swasta atau pihak ketiga. Ini adalah suara Fraksi Gerindra, kami berkomitmen memberikan yang terbaik untuk Kaltara dan masyarakat,” ungkapnya.
Pihaknya juga berharap Gubernur Kaltara lebih serius dalam mengevaluasi pengelolaan Pelabuhan Tengkayu I, mengingat masalah ini terus berulang.
“Ini untuk kebaikan kita semua, bukan hanya untuk anggota dewan. Kita ingin agar selama Gerindra memimpin, pelayanan terbaik dapat diberikan kepada masyarakat. Kami ingin ada perubahan signifikan di sini,” tegas Yancong.
Dalam rapat paripurna tersebut, Fraksi Gerindra juga mengajukan sejumlah catatan penting, termasuk evaluasi pengelolaan SDF, perbaikan infrastruktur jalan yang rusak, serta rencana pembangunan jembatan bulan yang dianggap monumental dan penting untuk kemajuan daerah.
