WARTA, TANJUNG SELOR — Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga ketahanan pangan daerah. Melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kaltara, pemerintah menggelar audiensi bersama Perum Bulog dan perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), guna memastikan penyerapan hasil panen petani berjalan optimal.
Dalam pertemuan yang digelar di Ruang Rapat DPKP Kaltara ini, seluruh pihak membahas implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 19 Tahun 2025 yang mengatur tentang investasi pemerintah dalam pengadaan cadangan beras oleh Perum Bulog.
Kepala DPKP Kaltara, Heri Rudiyono, menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan Bulog sangat penting untuk menjamin stabilitas harga dan kelangsungan produksi pangan lokal.
“Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari penugasan Presiden terkait optimalisasi penyerapan gabah hasil panen. Kami menyambut baik sinergi yang terbangun antara Kemenkeu dan Bulog,” kata Heri.
Hasil rapat mencatat bahwa dari total panen sekitar 126 ribu ton gabah kering panen (GKP) di Kaltara, Bulog siap menyerap hingga 120 ribu ton. Hal ini dinilai sebagai langkah konkret untuk menekan kekhawatiran petani terhadap ketidakpastian pasar.
“Dengan adanya jaminan penyerapan ini, kami ingin memberi kepastian bagi para petani bahwa hasil panen mereka tidak akan sia-sia. Ini menjadi penyemangat untuk memperluas lahan dan meningkatkan produksi,” jelas Heri.
Ia juga menekankan bahwa kepastian pasar seperti ini sangat dibutuhkan agar petani lebih percaya diri untuk berinovasi dan mengembangkan sektor pertanian secara berkelanjutan.
“Kami berharap langkah ini tidak hanya menjaga ketahanan pangan, tetapi juga mendorong kesejahteraan petani di Kalimantan Utara,” pungkasnya.
Audiensi ini dihadiri oleh perwakilan Bulog dari Bulungan dan Tarakan serta tim dari Kemenkeu, yang menyatakan dukungan penuh terhadap upaya Pemprov Kaltara dalam memperkuat ekosistem pangan daerah melalui kemitraan yang terukur dan terencana.
