WARTA, TANJUNG SELOR – Masalah infrastruktur jalan di Kalimantan Utara kembali menjadi sorotan tajam. Tidak hanya dikeluhkan masyarakat, kritikan juga datang dari parlemen daerah. DPRD Kaltara menilai pemerintah belum menunjukkan langkah nyata dalam menangani kerusakan jalan yang kian mengkhawatirkan, khususnya di wilayah perbatasan dan jalur vital ekonomi.
Anggota DPRD Kaltara, Mohammad Nafis, menyampaikan keprihatinannya terhadap sejumlah ruas jalan yang rusak berat namun belum tersentuh perbaikan hingga pertengahan 2025.
“Kerusakan tidak hanya di wilayah perbatasan. Jalan poros Tanah Kuning–Mangkupadi dan akses menuju Kecamatan Peso juga dalam kondisi buruk, padahal ini jalur penting bagi distribusi dan ekonomi daerah,” tegas Nafis.
Ia mengungkapkan bahwa rencana perbaikan sudah sering digaungkan, namun pelaksanaannya belum juga terlihat. Bahkan, proyek yang sempat dijanjikan hanya mencakup sebagian kecil ruas jalan.
“Terakhir kami dengar, hanya dari KM 9 ke Tanah Kuning yang masuk rencana perbaikan. Tapi sampai sekarang belum ada tanda-tanda dimulai. Mungkin terkendala efisiensi anggaran pusat,” katanya.
Menurut Nafis, situasi ini mencerminkan kurangnya komitmen pemerintah dalam menjadikan pembangunan infrastruktur jalan sebagai prioritas. Meskipun APBD Kaltara terbatas, ia menilai perbaikan bisa tetap dilakukan secara bertahap dengan skema pendanaan alternatif.
“Kami di DPRD akan terus mendorong agar perbaikan infrastruktur jalan bisa dibiayai juga lewat APBN atau Dana Alokasi Khusus (DAK). Jangan hanya mengandalkan APBD yang kecil,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, Komisi III DPRD Kaltara berencana melakukan kunjungan lapangan dalam waktu dekat untuk memetakan titik-titik jalan rusak yang paling membutuhkan penanganan segera. Hasil pemetaan itu akan dijadikan dasar dalam penyusunan skala prioritas pembangunan pada APBD 2026.
“Kami ingin memastikan pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di kota besar, tapi juga menyentuh wilayah pelosok dan perbatasan yang selama ini kurang diperhatikan,” pungkas Nafis.
