WARTA, TANJUNG SELOR — Komisi IV DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) menegaskan pentingnya pelayanan kesehatan yang optimal dan bebas diskriminasi bagi seluruh masyarakat. Hal ini disampaikan saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor BPJS Kesehatan Cabang Tarakan, belum lama ini.
Rombongan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IV, Syamsuddin Arfah, didampingi anggota DPRD lainnya: Dino Andrian, Supaad Hadianto, Vamelia, Listiani, Ruman Tumbo, dan Muhammad Hatta, serta perwakilan dari Dinas Kesehatan Kaltara. Mereka diterima langsung oleh jajaran pimpinan dan staf BPJS Kesehatan.
Fokus pada Layanan, Data, dan Cakupan
Dalam pertemuan tersebut, Komisi IV menyampaikan sejumlah persoalan, mulai dari kendala teknis layanan JKN, validasi data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), hingga keberlanjutan pembiayaan dari pemerintah daerah.
Syamsuddin menekankan bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak dasar yang wajib dipenuhi negara, dan BPJS sebagai penyelenggara jaminan sosial harus memastikan akses layanan merata tanpa pengecualian.
“BPJS wajib memberikan pelayanan kesehatan yang optimal tanpa diskriminasi. Kita ingin memastikan seluruh masyarakat, terutama kelompok rentan dan tidak mampu, terlindungi sepenuhnya,” tegasnya, Rabu (9/7/2025).
Cakupan Kesehatan Harus Disertai Kualitas
Syamsuddin juga menyoroti bahwa pencapaian Universal Health Coverage (UHC) di Kaltara tak cukup hanya dari segi jumlah peserta, tetapi harus dibarengi dengan kualitas layanan dan kemudahan akses.
“Cakupan semesta itu bukan soal angka semata. Layanan harus mudah, cepat, dan merata, terutama bagi masyarakat pedalaman dan kurang mampu,” lanjutnya.
Komisi IV berharap agar koordinasi antara BPJS Kesehatan, pemerintah daerah, dan instansi terkait terus diperkuat, agar target UHC bisa tercapai secara menyeluruh dan berkelanjutan.
