WARTA, TANJUNG SELOR – Ketua DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), Achmad Djufrie, mengusulkan pembentukan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi untuk mendukung ketahanan pangan serta stabilitas harga kebutuhan pokok di provinsi ke-34 Indonesia ini.
Menurut Achmad Djufrie, keberadaan gerakan ini sangat penting untuk memudahkan pemantauan dan pengawasan perekonomian di Kaltara. Dengan adanya gerakan tersebut, akan lebih mudah untuk mengecek kestabilan harga barang-barang kebutuhan pokok yang sangat mempengaruhi daya beli masyarakat.
“Sekarang, kita belum memiliki gerakan ini. Padahal, jika kita ingin memantau stabilitas harga, hal itu bisa lebih mudah dilakukan melalui gerakan seperti ini,” ungkap Achmad Djufrie beberapa waktu lalu.
Mendorong Dukungan untuk Gerakan Pengendalian Inflasi
Politisi Partai Gerindra ini menambahkan bahwa pembentukan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi sangat relevan untuk menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok di daerah. Ia pun menekankan pentingnya gerakan ini agar ekonomi daerah tetap terkendali.
“Saya sudah menyampaikan usulan ini, dan Pak Deputi sudah menyatakan akan mendukung penuh pembentukan gerakan ini untuk Kaltara, dengan rencana dimulai pada bulan April nanti,” jelasnya.
Kondisi Inflasi di Kaltara Terkendali
Berbicara mengenai kondisi inflasi di Kaltara, Achmad Djufrie menyebutkan bahwa hingga saat ini inflasi di wilayah ini tetap terjaga. Bahkan, data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltara per Februari 2025 menunjukkan adanya deflasi sebesar 0,49 persen secara tahunan (y-on-y). Indeks Harga Konsumen (IHK) tercatat mengalami penurunan dari 104,29 pada Januari 2025 menjadi 104,11 pada Februari 2025.
“Alhamdulillah, inflasi di Kaltara tetap stabil. Pemerintah daerah juga terus mendukung kebijakan yang berpihak kepada petani dan langkah-langkah lainnya, seperti penurunan harga tiket pesawat yang sangat membantu masyarakat,” tuturnya.
Komitmen Pemerintah Daerah dalam Mendukung Kestabilan Ekonomi
Achmad Djufrie juga menambahkan bahwa komitmen pemerintah daerah untuk mendukung kebijakan yang menguntungkan masyarakat, seperti pengendalian harga pangan dan biaya transportasi, terus diperkuat. Keberhasilan pengendalian inflasi di Kaltara menjadi salah satu indikator keberhasilan program pemerintah yang pro-rakyat.
