WARTA, TANJUNG SELOR – Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk lebih mengoptimalkan serapan anggaran tahun 2025. Permintaan tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) mitra yang digelar pekan ini.
Rapat kerja ini merupakan bagian dari upaya pengawasan rutin DPRD terhadap jalannya pelaksanaan program serta pengelolaan keuangan daerah, guna memastikan akuntabilitas dan efisiensi penggunaan APBD.
Sekretaris Komisi I DPRD Kaltara, H. Hamka, mengungkapkan bahwa realisasi anggaran hingga memasuki triwulan kedua masih berada di kisaran 30–40 persen. Ia menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan program agar tidak terjadi penumpukan di akhir tahun anggaran.
“Kami harap di triwulan ketiga nanti, capaian serapan bisa menembus minimal 70 persen. Jika tidak, dikhawatirkan akan muncul Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) yang tinggi seperti tahun-tahun sebelumnya,” ujar Hamka.
Menurutnya, lambatnya realisasi anggaran tidak hanya berimbas pada pencapaian fisik program, tapi juga berdampak pada kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk itu, ia menekankan pentingnya sinkronisasi antara APBD murni dan APBD perubahan.
“Perencanaan dan pelaksanaan anggaran harus selaras agar tidak terjadi tumpang tindih, serta dapat dikelola dengan lebih efisien dan tepat sasaran,” tegasnya.
Komisi I berharap hasil evaluasi ini dapat menjadi bahan perbaikan dan pemicu bagi OPD untuk mempercepat realisasi program-program prioritas pembangunan daerah di Kaltara.
