WARTA, TANJUNG SELOR – Dalam upaya mempercepat laju pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Utara (Kaltara), Penjabat Sekretaris Provinsi (Pj. Sekprov) Kaltara, Dr. Bustan, S.E., M.Si, menegaskan pentingnya peran aktif perusahaan dalam pembangunan daerah. Hal ini ia sampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Kaltara yang digelar di Ruang Benuanta, Gedung Gabungan Dinas 2, Rabu (18/6).
Rakor ini turut dihadiri sejumlah pihak strategis seperti Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kaltara Hasiando G. Manik, Kepala BPS Kaltara Mas’ud Rifai, jajaran OPD, serta sejumlah perusahaan yang beroperasi di wilayah Kaltara.
Menurut Bustan, rapat ini menjadi langkah awal untuk mengidentifikasi hambatan yang menyebabkan tren pertumbuhan ekonomi Kaltara mengalami perlambatan. Padahal, secara teori, daerah pemekaran seperti Kaltara seharusnya menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan.
“Kita ingin mencari tahu di mana sebenarnya masalahnya. Karena secara faktual, investasi di Kaltara terus berjalan,” ujarnya.
Ia mencontohkan berbagai investasi besar yang tengah berjalan, seperti Kawasan Industri Pelabuhan Internasional (KIPI) dan Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI), serta proyek strategis nasional Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Mentarang yang sudah memasuki tahap pra-konstruksi.
“PLTA Mentarang sudah memasuki tahap pembangunan terowongan dan diproyeksikan akan beroperasi penuh pada tahun 2030,” tambahnya.
Selain itu, investasi di sektor perkebunan sawit dan pertambangan yang tersebar di Tarakan, Nunukan, dan Tana Tidung juga diperkirakan akan terdongkrak akibat dinamika global, seperti konflik Iran-Israel.
Namun, Bustan menyoroti kemungkinan lemahnya arus informasi dari perusahaan sebagai penyebab ketidaktercerminnya potensi ekonomi secara utuh dalam data statistik.
“Arahan Pak Gubernur, data dan informasi dari perusahaan harus lengkap dan valid. Pertemuan selanjutnya akan dihadiri langsung oleh Gubernur, dan perusahaan diminta hadir tanpa diwakilkan,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif dalam pembangunan ekonomi, dengan mengusung konsep Pentahelixyang melibatkan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media.
“Kita harus optimis, tapi juga harus bekerja cermat. Pentahelix menjadi kunci: pemerintah sebagai pengarah, akademisi sebagai penyedia kajian, komunitas sebagai penggerak sosial, media sebagai penghubung informasi, dan swasta sebagai motor ekonomi,” tutupnya.
