WARTA, JAKARTA – Badan Kepegawaian Negara (BKN) memperjelas kriteria tenaga honorer yang akan dirumahkan pada 2025, berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Nomor 15 Tahun 2025.
Dalam rapat koordinasi pada 14 Januari 2025, Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan bahwa prioritas penyelesaian tenaga non-ASN saat ini adalah mereka yang terdata dalam database BKN per 31 Desember 2022.
Kriteria Honorer yang Bisa Ikut Seleksi PPPK Tahap II
- Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada seleksi administrasi PPPK Tahap I.
- TMS pada seleksi administrasi pengadaan CPNS.
- Belum pernah melamar seleksi pengadaan ASN.
- Memenuhi syarat administrasi tetapi tidak mengikuti seleksi kompetensi PPPK Tahap I.
- Memenuhi syarat administrasi tetapi tidak mengikuti seleksi CPNS 2024.
Hanya tenaga honorer dalam database BKN dengan TMT (Terhitung Mulai Tanggal) 31 Desember 2022 yang menjadi acuan.
Nasib Honorer di Luar Database BKN
Tenaga honorer dengan TMT setelah 31 Desember 2022 terancam dirumahkan, seperti yang terjadi di Dinas Kesehatan Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Surat edaran Kepala Dinkes Berau, Lamlay Sarie, menegaskan bahwa honorer dengan masa kerja kurang dari 2 tahun per 15 Januari 2025 tidak lagi bekerja di instansi tersebut.
Meski demikian, Zudan menyebutkan kemungkinan mekanisme lain di masa mendatang, termasuk opsi outsourcing melalui pihak ketiga. Namun, hal ini akan bergantung pada kemampuan anggaran daerah.
Harapan dan Tantangan
Kepala BKN berharap kebijakan ini mampu memberikan kejelasan dan memperbaiki sistem pengelolaan tenaga non-ASN. Meski demikian, nasib honorer di luar database BKN masih menunggu solusi lebih lanjut dari pemerintah.
