WARTA, TANJUNG SELOR – Menyusul purna tugasnya Dr. Suriansyah sebagai Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara) yang akan memasuki masa pensiun pada 1 Maret 2025, kursi jabatan Sekprov Kaltara akan kosong. Lantas, bagaimana mekanisme pengisian posisi ini sebelum dilakukan seleksi terbuka?
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltara, Andi Amriampa, menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2018, ada dua opsi yang akan mengisi jabatan Sekprov Kaltara per 1 Maret 2025. Opsi pertama adalah Penjabat (Pj) Sekprov yang akan ditunjuk sementara, dan opsi kedua adalah Pelaksana Harian (Plh) Sekprov, apabila Pj Sekprov belum dilantik.
“Dalam hal ini, jika Pj Sekprov belum dilantik, maka posisi tersebut akan dijabat oleh Plh sampai proses pelantikan Pj Sekprov selesai,” ungkap Andi Amriampa, Senin (24/2/2025).
Andi Amriampa juga menyampaikan bahwa persiapan anggaran untuk pelaksanaan seleksi terbuka (selter) Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya untuk pengisian posisi Sekprov Kaltara sudah siap. “Tahapan selanjutnya adalah pembentukan panitia seleksi (pansel) dan penyusunan tahapan seleksi yang akan segera dimulai,” jelasnya.
Adapun, untuk menjadi Sekprov Kaltara, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), memiliki pengalaman jabatan tertentu, serta memiliki kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural yang mumpuni.
Meskipun masa pensiun Suriansyah sudah dekat, masyarakat Kaltara menanti siapa sosok yang akan mengisi posisi Sekprov ini. Proses seleksi dan pelantikan pejabat sementara diharapkan dapat berlangsung lancar demi kelancaran pemerintahan dan pembangunan di provinsi ini.
