WARTA, JAKARTA – Isu mengenai kebijakan perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kembali mencuat dalam pembahasan di DPR. Kali ini, Komisi II DPR menyoroti dampak besar yang ditimbulkan terhadap anggaran negara, khususnya bagi pemerintah daerah.
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar, Taufan Pawe, mengungkapkan kekhawatirannya bahwa program penerimaan PPPK semakin memperberat beban keuangan negara, terutama di tengah upaya pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan efisiensi anggaran.
“Penerimaan PPPK ini benar-benar menjadi beban negara. Kita tidak bisa menutupi kenyataan ini, dan dampaknya sangat terasa di daerah-daerah,” tegas Taufan dalam rapat yang digelar di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (12/2/2025).
Menurut Taufan, banyak masalah yang muncul di lapangan terkait kebijakan PPPK, seperti dugaan manipulasi data pegawai dan seleksi yang dianggap bermasalah. Ia juga menyatakan bahwa meskipun negara harus hadir untuk memberikan solusi, keterbatasan kemampuan fiskal menjadi kendala yang signifikan.
Taufan lebih lanjut menjelaskan bahwa tidak semua daerah memiliki kapasitas fiskal yang cukup untuk merealisasikan kebijakan ini. “Ada daerah yang mampu secara fiskal, bahkan ada provinsi dengan APBD surplus,” ujarnya.
Sehubungan dengan hal tersebut, Taufan meminta Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif, untuk mengevaluasi kebijakan PPPK agar lebih realistis dan sesuai dengan kondisi keuangan daerah masing-masing.
“Dibutuhkan pemikiran yang rasional dan visioner agar permasalahan ini bisa dipecahkan secara lebih tepat dan melihat situasi secara kasuistis,” tambahnya.
Dalam rapat tersebut, Komisi II DPR juga menyepakati langkah efisiensi anggaran untuk BKN, dengan mengurangi pagu anggaran 2025 dari Rp 798 miliar menjadi Rp 603 miliar, setelah dipotong Rp 195 miliar.
