WARTA, BALIKPAPAN — Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Gubernur Daerah Penghasil Sumber Daya Alam (SDA) yang digelar di Ballroom Hotel Novotel Balikpapan, Rabu (9/7/2025).
Mengusung tema “Sinergi Daerah Penghasil SDA untuk Menggali Dana Bagi Hasil (DBH) Sektor Pertambangan dan Kehutanan Guna Penguatan Fiskal Daerah”, rakor ini menjadi momentum penting untuk menyatukan suara daerah dalam memperjuangkan keadilan fiskal dari pemerintah pusat.
Rakor dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Timur, Dr. H. Rudy Mas’ud, S.E., M.E., dan dihadiri sejumlah kepala daerah dari provinsi penghasil SDA, seperti Gubernur Jambi, Kalbar, Wakil Gubernur Kalsel, Kaltim, dan Kalteng.
Kaltara Dorong Pemerataan dan Kepastian DBH
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Zainal menyampaikan apresiasi atas inisiatif Pemprov Kaltim yang telah mengumpulkan kepala daerah penghasil SDA untuk menyamakan persepsi dalam memperjuangkan Dana Bagi Hasil (DBH) yang lebih adil dan proporsional.
“Apresiasi kepada Pemprov Kaltim. Rakor ini sangat strategis sebagai forum tukar pikiran dan menyuarakan kepentingan bersama,” ujar Gubernur Zainal.
Ia menegaskan bahwa Kaltara sebagai daerah kaya potensi tambang dan kehutanan, berkepentingan penuh dalam perumusan kebijakan fiskal yang berpihak pada daerah penghasil. Pasalnya, kekayaan alam Kaltara selama ini juga menjadi penopang ekonomi nasional.
“Kita mendorong agar keberpihakan pemerintah pusat terhadap daerah penghasil SDA makin nyata, khususnya dalam distribusi DBH sektor pertambangan dan kehutanan,” tegasnya.
Komitmen Bersama Wujudkan Keadilan Fiskal
Rakor ini juga membahas strategi kolaborasi antarprovinsi dalam memperkuat posisi tawar daerah dalam menyusun regulasi dan mekanisme penyaluran DBH di tingkat pusat.
Seluruh kepala daerah yang hadir menyepakati pentingnya penguatan fiskal daerah tidak hanya untuk pembangunan infrastruktur, tetapi juga untuk peningkatan kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat.
Sebagai bentuk komitmen bersama, rakor ditutup dengan penandatanganan nota kesepahaman antar daerah penghasil SDA, sebagai simbol sinergi dan solidaritas dalam memperjuangkan pengelolaan kekayaan alam yang adil dan berkelanjutan.
