WARTA, TANJUNG SELOR – Polemik lahan SD Negeri 015 Sabanar Lama, Tanjung Selor, kembali mencuat. Pasalnya, hingga kini ganti rugi atas tanah sekolah tersebut belum juga dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan. Padahal, lahan tersebut telah digunakan sejak tahun 1980-an untuk kepentingan pendidikan.
Anggota DPRD Bulungan, Slamet Widodo, menyebut lambannya penyelesaian ganti rugi bukan sekadar soal administrasi, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Ini bukan semata urusan hak kepemilikan, tapi soal marwah dan kepercayaan masyarakat. Jangan hanya janji tanpa realisasi,” tegas Slamet, Minggu (7/7), dikutip media Koran kaltara.
Menurut Slamet, lahan itu milik keluarga Basir yang selama puluhan tahun telah mengikhlaskan penggunaannya demi pendidikan. Namun, ketulusan itu belum diiringi sikap serius dari pemerintah daerah.
“Kalau ini untuk kepentingan umum, maka pemerintah wajib menyelesaikannya secara adil dan bermartabat. Jangan sampai masyarakat kehilangan rasa hormat hanya karena masalah yang bisa diselesaikan dengan komunikasi dan niat baik,” tambahnya.
Selain urusan lahan, kondisi fisik bangunan SDN 015 pun memprihatinkan. Akibat status lahan yang belum jelas, sekolah ini tidak bisa mengakses bantuan infrastruktur.
“Anak-anak kita terpaksa belajar dalam fasilitas yang memprihatinkan. Ini tidak bisa dibiarkan,” ujarnya.
Pemilik Tanah: Janji Kadisdik Bulungan Tak Pernah Ditepati
Keluhan juga datang dari pemilik lahan, Basir. Ia mengaku kecewa karena janji Kepala Dinas Pendidikan Bulungan yang tak kunjung ditepati.
“Sudah beberapa kali saya coba komunikasi lewat WhatsApp, tidak pernah ditanggapi. Mungkin karena saya orang biasa, jadi tidak dianggap,” keluhnya.
Basir menuturkan bahwa beberapa kali proses negosiasi sudah dilakukan, bahkan sejak kepala dinas sebelumnya. Namun hingga kini tidak ada kejelasan.
“Harga sudah pernah dibahas, kami terbuka kok. Tapi hasilnya nihil. Yang ada hanya janji terus,” ungkapnya.
Terakhir kali Basir berkomunikasi dengan pihak Dinas Pendidikan terjadi pada November 2024. Setelah itu, tidak ada kabar.
Melihat kondisi sekolah yang memprihatinkan dan anak-anak yang masih belajar di sana, Basir berharap pemerintah segera menepati janjinya.
“Saya juga orang tua, punya anak yang sekolah. Saya sedih lihat kondisi sekolah seperti itu. Semoga setelah ini ada itikad baik,” pungkasnya.
