WARTA, TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum, menyampaikan jawaban resmi atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kaltara Tahun Anggaran 2024. Penyampaian ini berlangsung dalam Rapat Paripurna ke-20 DPRD Provinsi Kaltara, Senin (30/6/2025).
Dalam sidang yang dipimpin Ketua DPRD Kaltara H. Achmad Djufrie, S.E., M.M., Gubernur Zainal mengawali sambutannya dengan menyampaikan apresiasi atas saran, masukan, dan kritik membangun dari para anggota dewan terhadap pelaksanaan APBD tahun lalu.
Optimalkan PAD, Susun Target Realistis
Menanggapi sorotan fraksi Partai Gerindra soal perlunya target pendapatan yang lebih realistis dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Gubernur Zainal menegaskan komitmen pemerintah dalam menyusun target berbasis data historis dan proyeksi ekonomi yang rasional.
“Optimalisasi PAD akan dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan, termasuk pemutakhiran basis data serta pemetaan potensi aset yang belum dimanfaatkan secara maksimal,” tegasnya.
Isu optimalisasi PAD juga menjadi perhatian fraksi Demokrat-Golkar, PKS, serta PKB-Nasdem-PAN, yang turut mendapatkan tanggapan serupa dari gubernur.
Tingkatkan SDM dan Sinergi Pembangunan
Sementara itu, menjawab fraksi Demokrat, Gubernur menyebutkan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan teknis dan sertifikasi. Ia juga menyoroti integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis hasil (outcome) sebagai langkah memperkuat akuntabilitas.
“Pemprov Kaltara mendukung penguatan sinergi dengan sektor swasta dan BUMD sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan daerah secara berkelanjutan,” ungkapnya.
Fokus pada Layanan Daerah Perbatasan
Mengenai peningkatan akses pelayanan publik bagi masyarakat di wilayah perbatasan, gubernur menjelaskan bahwa Pemprov terus mendorong koordinasi lintas sektor, membangun konektivitas antarkecamatan, serta memperkuat akses logistik menuju Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan kawasan produktif.
“Kami akan meninjau kembali alokasi anggaran subsidi ongkos angkut (SOA), agar manfaat pembangunan bisa lebih dirasakan masyarakat sebagai bentuk nyata kehadiran negara,” ujarnya.
Anggaran Efektif, Program Berdampak Langsung
Terkait efisiensi anggaran, Gubernur menekankan pentingnya pengelolaan belanja secara cermat, khususnya belanja modal yang langsung menyentuh infrastruktur dasar.
“Pemprov akan mengedepankan program-program prioritas yang berdampak langsung ke masyarakat, disertai dengan monitoring, evaluasi, dan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan APBD,” jelasnya.
Di akhir penyampaiannya, Gubernur Zainal menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang solid antara eksekutif dan legislatif, serta berharap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dapat segera disepakati untuk dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri dan ditetapkan sebagai Peraturan Daerah.
