WARTA, TARAKAN – Pembangunan gedung SMA Negeri 5 Tarakan dipastikan dimulai tahun 2025. Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Supa’ad Hadianto. Ia menyebut, dalam waktu dekat pihaknya akan mengundang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltara untuk menyampaikan pemaparan lebih lanjut terkait progres pembangunan.
“Pembangunan SMA Negeri 5 terus bergerak. Beberapa bulan lalu surat hibah lahan telah diserahkan. Lokasinya berada di Jalan Hasanuddin, dekat Kantor Kelurahan Karang Anyar Pantai dan SMP 12,” ujar Supa’ad.
Politikus Partai NasDem itu menambahkan, Komisi IV DPRD Kaltara telah mengawal proses pendirian sekolah ini hampir dua tahun. Keberadaan SMA Negeri 5 dinilai sangat mendesak seiring meningkatnya jumlah lulusan SMP yang membutuhkan akses ke jenjang pendidikan menengah atas.
Tahapan Pematangan Lahan Dimulai Tahun Ini
Supa’ad menjelaskan bahwa proses pembangunan akan dimulai dari tahap pematangan lahan, yang ditargetkan berjalan secara bertahap mulai tahun ini. “InsyaAllah pematangan lahan bisa dimulai pada 2025. Ini langkah awal sebelum masuk ke pembangunan fisik tahun berikutnya,” katanya.
Ia juga menyoroti bahwa sektor pendidikan menjadi prioritas nasional sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. “Meski ada rasionalisasi anggaran, bidang pendidikan tetap aman. Pengurangan justru lebih banyak menyasar Bina Marga dan Sumber Daya Air,” ungkapnya.
Sudah Terima Siswa Baru Sejak 2024
Meski gedung permanen belum berdiri, SMA Negeri 5 sudah mulai menerima peserta didik baru sejak tahun 2024. Saat ini, kegiatan belajar mengajar masih menumpang di salah satu sekolah di wilayah Karang Anyar.
“Penimbunan lahan masih dalam tahap proses administrasi dan lelang. Tapi siswa sudah mulai belajar sejak tahun lalu,” imbuh Supa’ad.
Solusi Atasi Kepadatan dan Zonasi
Ia meyakini keberadaan SMA Negeri 5 akan membantu mengurangi beban daya tampung sekolah yang ada, khususnya saat masa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Ia juga menyinggung kebijakan baru dari Kemendikdasmen yang kini mengutamakan domisili ketimbang sistem zonasi penuh.
“Meski sistemnya berubah menjadi berbasis domisili, substansinya masih mirip. Tapi dengan adanya sekolah baru ini, tentu akan sangat membantu penyebaran siswa secara lebih merata,” pungkasnya.
