WARTA, TANJUNG SELOR – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Utara menegaskan pentingnya peran aktif desa dalam penanggulangan bencana. Hal ini disampaikan oleh Kepala BPBD Kaltara, Andi Amriampa, dalam Rapat Koordinasi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang digelar di Aula Kantor Gubernur Kaltara, Kamis (15/5).
Dalam forum strategis tersebut, Andi meminta pemerintah kabupaten/kota untuk memperkuat upaya tanggap darurat dan mitigasi bencana hingga ke tingkat desa. Ia menekankan agar desa-desa turut disiagakan dengan mengaktifkan berbagai komponen masyarakat seperti Desa Siaga Bencana, Masyarakat Peduli Api, serta relawan desa yang siap dalam upaya mitigasi, evakuasi, dan kesiapsiagaan.
“Termasuk pengalokasian anggaran. Pemerintah telah menetapkan bahwa 8 persen Dana Desa dapat digunakan untuk penanggulangan bencana, baik alam maupun non-alam,” tegas Andi. Ia menambahkan bahwa alokasi ini sangat penting untuk mendukung desa dalam menghadapi berbagai risiko bencana seperti banjir, gempa bumi, dan kebakaran hutan.
Menurutnya, dengan adanya alokasi anggaran yang jelas, desa diharapkan menjadi lebih mandiri dan tangguh dalam menghadapi ancaman bencana. “Kesiapsiagaan di tingkat akar rumput adalah fondasi penting dalam sistem penanggulangan bencana yang efektif,” ujarnya.
Rakor Karhutla kali ini menjadi bagian dari langkah antisipatif menghadapi musim kemarau yang diperkirakan akan melanda sejumlah wilayah Kaltara pada pertengahan Juni hingga Juli 2025, sebagaimana diperingatkan oleh BMKG.
Acara ini dihadiri oleh perwakilan BPBD kabupaten/kota se-Kaltara, unsur TNI-Polri, Dinas Kehutanan, PMI, asosiasi pengusaha hutan, serta kalangan media. Dalam kesempatan tersebut, Andi juga menyoroti pentingnya pendekatan pentahelix—yang mencakup unsur pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan media—sebagai strategi penguatan kolaborasi lintas sektor.
“Kita menindaklanjuti hasil Rakor sebelumnya di Kemenko Polhukam pada 13 Maret lalu yang juga dihadiri Wakil Gubernur Kaltara. Fokus kita adalah memastikan kesiapsiagaan menghadapi peringatan dini BMKG dan memperkuat sinergi antarstakeholder,” pungkasnya.
Dengan kolaborasi yang kuat dan peran aktif desa, Kalimantan Utara diharapkan mampu menghadapi musim kemarau dan potensi bencana yang menyertainya dengan lebih siap dan sigap
