WARTA, TANJUNG SELOR – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Utara menggelar Rapat Koordinasi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Aula Kantor Gubernur Kaltara, Kamis (15/5). Kegiatan ini menjadi langkah strategis menghadapi ancaman musim kemarau yang diprediksi akan melanda sejumlah wilayah Kaltara mulai pertengahan Juni 2025.
Rakor ini dihadiri oleh perwakilan BPBD kabupaten/kota se-Kaltara, unsur TNI-Polri, Dinas Kehutanan, PMI, asosiasi pengusaha hutan, serta media. Kepala BPBD Kaltara Andi Amriampa menegaskan bahwa pendekatan pentaheliks menjadi kunci penguatan sinergi lintas sektor. Pendekatan ini mencakup lima unsur: pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan media massa.
“Kita menindaklanjuti hasil rakor sebelumnya di Kemenko Polhukam pada 13 Maret lalu yang juga dihadiri Wakil Gubernur Kaltara. Fokus kita adalah kesiapsiagaan menghadapi peringatan dini BMKG, terutama menyambut musim kemarau yang diprediksi terjadi pada Juni hingga Juli,” ujar Andi Amriampa.
Menurut data historis, wilayah yang paling rawan karhutla di Kaltara antara lain Tanjung Palas Timur (Kabupaten Bulungan), serta Kecamatan Nunukan dan Sebatik (Kabupaten Nunukan).
Wilayah-wilayah ini termasuk dalam tiga zona prakiraan iklim BMKG yang memiliki potensi tinggi mengalami kemarau. “Tetapi yang menjadi fokus utama kita, adalah di wilayah Bulungan,” tambahnya.
BMKG: Tiga Zona Kaltara Kemarau
Dalam forum tersebut, Kepala Stasiun Meteorologi Juwata Tarakan, Hilmi, memaparkan pola iklim Kaltara sepanjang 2025. Ia menjelaskan bahwa meski sebagian besar wilayah akan tetap diguyur hujan, ada tiga zona yang patut diwaspadai karena berpotensi mengalami kekeringan:
Kaltara 01: Bulungan bagian tenggara, khususnya Tanjung Palas Timur (kemarau diprediksi mulai dasarian II Juni)
Kaltara 02: Pulau Sebatik, Nunukan (kemarau lebih awal, mulai Maret-April)
Kaltara 03: Pulau Nunukan (kemarau Maret-April)
“Wilayah Kaltara 01 diperkirakan akan mengalami musim kemarau hingga 2,5 bulan. Tanjung Palas Timur menjadi perhatian karena memiliki riwayat kebakaran hutan dan lahan tertinggi,” ungkap Hilmi.
Fokus Pencegahan dan Mitigasi
Kepala BPBD Kaltara Andi Amriampa menekankan bahwa langkah utama dalam penanganan karhutla adalah pencegahan. Oleh karena itu, sejumlah upaya seperti pelatihan petugas lapangan, penyediaan peralatan, serta sosialisasi kepada masyarakat terus digencarkan. Desa Peduli Bencana dan Masyarakat Peduli Api juga menjadi garda terdepan dalam pencegahan.
“Kami juga mendorong penguatan APBD, khususnya alokasi anggaran di tingkat desa untuk penanggulangan bencana. Ini penting agar kesiapsiagaan bisa dibangun dari akar rumput,” tegasnya.
Meski Kaltara belum tercatat melakukan pelanggaran besar terkait karhutla, fakta bahwa provinsi ini menjadi salah satu yang dipanggil dalam rakor nasional Kemenko Polhukam menunjukkan tingkat kerawanan yang tinggi dan perlunya strategi khusus untuk tahun ini.
