WARTA, TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Zainal A. Paliwang, menyoroti sejumlah usulan dari kabupaten dan kota di wilayahnya yang masuk ke pemerintah provinsi, namun tak kunjung terealisasi. Hal ini ia sampaikan saat membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kaltara tahun 2026, di Tanjung Selor, Rabu (30/4/2025).
“Saya mendapat laporan bahwa ada usulan dari kabupaten/kota yang diajukan, namun tidak terealisasi. Anehnya, tahun berikutnya diajukan lagi, tapi hasilnya sama,” ujar Gubernur Zainal saat diwawancarai usai acara.
Ia menegaskan, pola seperti ini tidak boleh terus berulang. Menurutnya, perencanaan pembangunan harus dilakukan secara matang, selaras antara program pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota.
“Kita harapkan ke depan, semua perencanaan betul-betul terintegrasi dan sinkron. Program pemerintah pusat harus menjadi acuan kita di daerah, agar pelaksanaan kebijakan berjalan searah,” tegasnya.
Salah satu fokus utama dalam RKPD 2026, lanjutnya, adalah peningkatan konektivitas antarwilayah serta penyesuaian dengan program prioritas nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Beberapa program pusat yang menjadi perhatian Gubernur antara lain Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan Sekolah Rakyat, dan pengembangan Koperasi Merah Putih yang lahannya sudah mulai dipersiapkan di daerah.
Menanggapi isu efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, Zainal memastikan bahwa belanja daerah tidak terdampak signifikan. Namun, ia mendukung langkah efisiensi untuk kegiatan yang dianggap tidak terlalu penting.
“Efisiensi ini diarahkan pada kegiatan yang tidak esensial. Misalnya, perjalanan dinas bisa dikurangi jumlah pesertanya, dari 10 orang jadi 3. Begitu juga dengan rapat-rapat, yang tidak mendesak sebaiknya tidak perlu dilakukan,” tutupnya.
