WARTA, TANJUNG SELOR – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dari Fraksi PDI Perjuangan, Arming, menegaskan komitmen partainya dalam mempercepat peningkatan rasio desa berlistrik di wilayah Kaltara. Menurutnya, akses listrik yang merata adalah bagian dari perjuangan nyata untuk keadilan energi, terutama di wilayah pedalaman dan perbatasan.
“Sejak beberapa tahun terakhir, baik di DPRD maupun DPR RI, kader PDI Perjuangan terus konsisten mendorong percepatan elektrifikasi desa, termasuk di Kalimantan Utara,” ujar Arming dalam kunjungan kerjanya, Senin (22/4/2025).
Lompatan Signifikan dalam Rasio Desa Berlistrik
Arming menyebutkan bahwa rasio desa berlistrik di Kaltara mengalami peningkatan pesat. Pada tahun 2019, angka elektrifikasi baru mencapai 29,9 persen. Namun berkat sinergi berbagai pihak, angka itu melonjak hingga 71,2 persen pada tahun 2023.
“Langkah selanjutnya adalah mengejar target 90 persen. Tapi bukan sekadar angka—yang terpenting adalah merata, hingga ke pelosok paling dalam,” tegasnya.
Ia pun memberikan apresiasi khusus kepada Anggota DPR RI dari Dapil Kaltara, Deddy Yevri Hanteu Sitorus, yang menurutnya sangat aktif mengawal program elektrifikasi melalui jalur legislasi dan penganggaran di pusat.
PMN dan Energi Terbarukan Jadi Kunci
Arming mengapresiasi dukungan pemerintah pusat, khususnya melalui skema Penyertaan Modal Negara (PMN) yang disalurkan ke PLN untuk membangun infrastruktur kelistrikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Tak hanya mengandalkan pembangkit diesel (PLTD), PLN kini juga mengembangkan berbagai sumber energi baru terbarukan (EBT) seperti mikrohidro, PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya), dan potensi panas bumi untuk menjangkau daerah terpencil.
“Ada wilayah yang tak bisa dijangkau PLTD karena logistiknya sulit. Tapi mereka punya potensi EBT yang besar. Pemanfaatan energi lokal seperti ini adalah langkah maju dan harus terus kita dorong,” tutupnya.
