WARTA, NUNUKAN – DPRD Kabupaten Nunukan mendorong sinergi antara Dinas Kesehatan dan RSUD Pratama Sebatik dalam mengatasi kekurangan sumber daya manusia (SDM) di Unit Transfusi Darah (UTD). Langkah ini dianggap penting untuk mendukung operasional layanan transfusi darah yang optimal di wilayah perbatasan.
Hal tersebut disampaikan oleh anggota DPRD Nunukan, Hj. Nadia, saat melakukan monitoring terhadap proyek pembangunan UTD di RSUD Pratama Sebatik. Ia mengungkapkan bahwa dari sisi infrastruktur, fasilitas UTD sudah memadai dan siap beroperasi, namun masih terkendala minimnya tenaga kesehatan yang memiliki keahlian khusus di bidang transfusi darah.
“Infrastruktur UTD sudah sangat memadai. Namun, keberadaannya akan sia-sia jika tidak didukung oleh tenaga kesehatan yang terampil. Dinas Kesehatan, pihak rumah sakit, dan instansi terkait lainnya harus bersinergi mempercepat penyediaan SDM yang kompeten,” tegas Hj. Nadia, yang juga menjabat sebagai Bendahara Fraksi Demokrat DPRD Nunukan.
Dalam kegiatan monitoring tersebut, Hj. Nadia turut didampingi oleh anggota DPRD dari Daerah Pemilihan (Dapil) III Sebatik, yakni H. Firman Latif, Ramsah, Andi Yakub, S.Kep., Ns., dan Andre Pratama. Mereka sepakat bahwa pelatihan khusus bagi tenaga medis sangat diperlukan agar pelayanan transfusi darah bisa dilakukan sesuai standar keamanan dan keselamatan pasien.
Lebih lanjut, Hj. Nadia menekankan bahwa peningkatan kapasitas SDM tidak hanya berdampak pada optimalisasi operasional UTD, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas layanan kesehatan secara umum di wilayah Sebatik.
“Kami berharap kebutuhan tenaga medis di RSUD Pratama Sebatik dapat segera dipenuhi. Ini akan sangat membantu masyarakat, sekaligus menjamin keselamatan pasien,” ujarnya.
Akses Jalan Menuju RSUD Pratama Sebatik Juga Jadi Sorotan DPRD
Dalam agenda yang sama, DPRD Nunukan juga memberikan perhatian khusus terhadap kondisi jalan menuju RSUD Pratama Sebatik yang dinilai belum layak. Hal ini terungkap dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Daerah.
Kondisi jalan yang rusak disebut berpotensi menghambat akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, serta mengganggu distribusi logistik rumah sakit.
“Mobilitas pasien dan operasional rumah sakit bisa terganggu bila akses jalannya tidak mendukung. Ini harus menjadi prioritas perbaikan,” ujar salah satu anggota dewan yang turut hadir.
Sebagai rekomendasi, DPRD mengusulkan adanya peningkatan atau pembangunan kembali ruas jalan dari RSUD Pratama Sebatik menuju Desa Tanjung Karang. Peningkatan akses ini diyakini akan memperlancar arus transportasi serta menunjang pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah perbatasan tersebut.
