WARTA, NUNUKAN – Wakil Ketua I DPRD Provinsi Kalimantan Utara, H. Muhammad Nasir, turut hadir dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) yang digelar oleh Presidium Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Kabudaya Perbatasan, belum lama ini. Kehadiran Nasir sekaligus menjadi bentuk dukungan legislatif terhadap rencana pemekaran wilayah di perbatasan tersebut.
Dalam sambutannya, Muhammad Nasir menyatakan bahwa pemekaran wilayah melalui pembentukan DOB Kabudaya merupakan langkah strategis, utamanya untuk memperkuat akses pelayanan publik di daerah perbatasan yang selama ini dinilai masih tertinggal.
“Jika kita lihat realitas di lapangan, masyarakat di kawasan ini lebih mudah menjangkau layanan ke negara tetangga seperti Malaysia atau kabupaten lain. Ini menjadi dasar logis perlunya pembentukan wilayah administratif baru,” ujarnya.
Ia menekankan, pemekaran wilayah tidak hanya untuk kepentingan administratif, tetapi juga menyangkut peningkatan kualitas layanan sosial, ekonomi, serta pelestarian budaya masyarakat perbatasan yang kerap terabaikan.
“DPRD Kaltara berkomitmen mendukung penuh perjuangan mewujudkan DOB Kabudaya Perbatasan sebagai solusi jangka panjang untuk pemerataan pembangunan dan keadilan sosial,” tambahnya.
Rakerda tersebut bertujuan untuk memperkuat konsolidasi dan membahas secara mendalam berbagai aspek yang mendasari pembentukan DOB, mulai dari sosial budaya, ekonomi, hingga pertimbangan politik yang krusial untuk keberlanjutan pembangunan daerah.
Forum ini juga menjadi sarana untuk menyatukan persepsi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan stakeholder lainnya agar perjuangan pemekaran wilayah bisa terwujud sesuai harapan bersama.
Kehadiran unsur DPRD, tokoh masyarakat, serta perwakilan dari berbagai lapisan, mencerminkan bahwa rencana pembentukan DOB Kabudaya mendapat dukungan luas dan menjadi aspirasi kolektif warga perbatasan.
