WARTA, NUNUKAN – Sebuah video yang belakangan viral di media sosial menyebut pembangunan jalan di wilayah Krayan, Nunukan dilakukan menggunakan dana pribadi masyarakat. Narasi tersebut menuai simpati, namun sekaligus menyesatkan publik, karena seolah-olah semua pembangunan infrastruktur desa di Krayan hanya mengandalkan swadaya warga tanpa dukungan pemerintah.
Bahkan, video itu secara implisit menggambarkan seakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) tidak hadir membantu masyarakat di wilayah perbatasan tersebut.
Menyikapi hal itu, Pemerintah Desa (Pemdes) Pa’ Kidang, Kecamatan Krayan Barat, secara tegas membantah isi video tersebut. Mereka menyatakan bahwa informasi yang disebarluaskan adalah hoaks, terutama jika dikaitkan dengan proyek jalan yang dibangun di wilayah mereka.
“Itu hoaks. Pengerasan jalan yang kami lakukan murni menggunakan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2025. Tidak ada iuran masyarakat sedikit pun,” tegas Penjabat (Pj) Kepala Desa Pa’ Kidang, Jemri, saat dikonfirmasi, Ahad (22/6/2025).
Proyek Resmi Antar Desa, Anggaran Jelas
Jemri menjelaskan, proyek pembangunan jalan dimaksud berlokasi di Jalan yang Bulu, kawasan Tang Paye, Kecamatan Krayan Barat. Proyek ini merupakan hasil kerja sama resmi antara Desa Pa’ Kidang dan Desa Lembada melalui Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD).
Dengan panjang 175 meter, pengerjaan jalan desa ini menelan anggaran Rp 330 juta—yang seluruhnya bersumber dari Dana Desa tahun 2025, sesuai dengan perencanaan dan dokumen resmi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) masing-masing.
“Jalan ini statusnya adalah jalan desa dan berfungsi sebagai penghubung ke jalan kabupaten. Proyek ini sah secara administrasi dan tidak ada keterlibatan dana pribadi masyarakat,” ungkap Jemri.
Warga Diimbau Tak Terprovokasi
Pemdes menyayangkan beredarnya informasi tidak akurat yang dapat merusak semangat pembangunan di wilayah perbatasan. Jemri mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terpancing oleh narasi yang belum jelas sumber dan kebenarannya.
“Kami minta masyarakat lebih bijak menyikapi konten di media sosial. Jangan langsung percaya informasi yang berpotensi menyesatkan dan memecah kepercayaan publik terhadap program pembangunan pemerintah,” tegasnya.
Jemri juga menegaskan bahwa hasil dari pembangunan tersebut sudah langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kondisi jalan yang sebelumnya rusak, kini sudah jauh lebih baik dan mempermudah akses warga.
“Yang kami lakukan ini adalah upaya mempercepat konektivitas wilayah. Jangan sampai kerja keras dan kolaborasi pemerintah desa ternodai oleh informasi yang keliru,” pungkasnya.(DKISP)
