WARTA, TANJUNG SELOR – Penutupan sementara layanan Bus Damri dan kapal feri di wilayah Kalimantan Utara (Kaltara) menarik perhatian publik. Kebijakan ini merupakan bagian dari langkah efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat untuk tahun 2025, khususnya untuk angkutan yang pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
General Manager (GM) Damri Tanjung Selor, Junaid, menjelaskan bahwa sementara ini beberapa rute Damri, seperti Tanjung Selor-Long, Tanjung Selor-KTT, serta Malinau-Seputuk, dihentikan.
“Namun, untuk trayek lainnya masih beroperasi, meski jumlah keberangkatan dikurangi. Misalnya, untuk rute ke Mangkupadi, yang biasanya berangkat empat kali, kini hanya dua kali dalam sehari,” ungkap Junaid pada Jumat (7/2/2025).
Penyetopan ini, menurut Junaid, bukan keputusan pihaknya, melainkan merupakan arahan dari Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) guna efisiensi biaya operasional. “Ini sifatnya sementara, kami masih menunggu arahan lebih lanjut dari kementerian,” tambahnya.
Meski kebijakan ini bersifat sementara, pihak Damri berharap instruksi lebih lanjut akan segera diterima dalam beberapa minggu ke depan.
Menanggapi keputusan ini, salah satu warga, Husien (31), menyampaikan keprihatinannya. Menurutnya, layanan angkutan perintis seperti Damri sangat penting, mengingat kondisi geografis Kaltara yang berbeda dengan daerah lain.
“Layanan Damri ini sangat dibutuhkan, terutama untuk wilayah Bulungan, Tana Tidung, hingga Malinau. Tanpa layanan ini, masyarakat akan kesulitan,” kata Husien.
Husien juga menyoroti perbedaan tarif antara Damri dan angkutan pribadi. “Misalnya, tarif Damri dari Tanjung Selor ke Tanah Kuning atau Mangkupadi hanya Rp 50 ribu. Kalau pakai kendaraan pribadi, biayanya jauh lebih tinggi. Jadi sangat disayangkan jika tidak ada transportasi perintis yang dikelola pemerintah,” pungkasnya.
