WARTA, TANJUNG SELOR – Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi guru di daerah pelosok menjadi sorotan utama DPRD Bulungan usai penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2024.
Ketua DPRD Bulungan, Riyanto, menyatakan bahwa distribusi TPP yang tidak proporsional menjadi keluhan serius dari para guru, khususnya yang bertugas di wilayah terpencil. Menurutnya, ada ketimpangan dalam pemberian tunjangan, di mana guru yang mengajar di lokasi jauh justru menerima TPP lebih kecil dibandingkan yang bertugas di area yang lebih mudah diakses.
“Ada laporan dari beberapa guru, mereka yang mengajar di pelosok justru menerima TPP lebih kecil daripada yang bertugas di lokasi dekat. Ini jelas perlu dievaluasi oleh pemerintah,” tegas Riyanto, belum lama ini.
Ia menegaskan, perbedaan kondisi geografis dan tingkat kesulitan akses seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam penentuan besaran TPP. Hal ini pun menjadi salah satu rekomendasi DPRD dalam evaluasi LKPJ.
Tak hanya soal tunjangan, Riyanto juga menyoroti kondisi sarana dan prasarana pendidikan di daerah terpencil, terutama di kawasan hulu Sungai Kayan. Ia mengaku prihatin karena masih ada sekolah dasar (SD) yang bangunannya tidak layak pakai.
“Kami menerima laporan dari masyarakat bahwa sejumlah sekolah, khususnya SD di wilayah hulu, masih dalam kondisi memprihatinkan. Pemerintah harus segera meratakan pembangunan infrastruktur pendidikan, bukan hanya fokus di wilayah kota,” ujarnya.
Ia mendorong agar Pemkab Bulungan menjadikan perbaikan fasilitas sekolah sebagai prioritas pembangunan pada 2025, khususnya di daerah yang selama ini belum tersentuh pembangunan memadai.
“Mulai 2025, kami harap pemerintah benar-benar fokus pada perbaikan sekolah yang bangunannya tidak layak. Ini penting demi kualitas pendidikan yang merata,” pungkasnya.
DPRD Bulungan menegaskan akan terus mengawal kebijakan pendidikan agar para tenaga pengajar di pelosok mendapatkan perlakuan yang adil dan siswa pun bisa belajar dalam kondisi yang layak.
