WARTA, TANJUNG SELOR — Puluhan perwakilan tenaga honorer atau Pegawai Tidak Tetap (PTT) dari lima kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltara. Kedatangan mereka bertujuan untuk menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi I DPRD Kaltara dan Pemprov Kaltara. Dalam pertemuan ini, mereka mengangkat isu penundaan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang sudah lama dinantikan.
Aliansi Benuanta, yang mengoordinasi perwakilan tenaga honorer, langsung mengadakan dialog dengan Komisi I DPRD Kaltara, yang turut dihadiri oleh sejumlah perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Kaltara.
Ketua Aliansi Benuanta, Zulkarnaen Lubis, menjelaskan bahwa agenda RDP tersebut bertujuan untuk menyuarakan penolakan terhadap TMT CPNS dan PPPK yang rencananya akan dilaksanakan serentak pada Maret 2026. Keputusan ini merujuk pada surat edaran Kemenpan RB pada 7 Maret 2025 yang menyebutkan bahwa pelantikan CPNS dan PPPK di seluruh Indonesia dijadwalkan pada Oktober 2025 dan Maret 2026.
“RDP ini adalah respon dari surat edaran Kemenpan RB setelah mereka melakukan rapat dengan BKN dan Komisi II DPR RI. Kami merasa bahwa pelaksanaan pengangkatan serentak ini tidak tepat, terutama bagi daerah-daerah yang masih terkendala,” ujar Zulkarnaen.
Sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini, PTT yang sudah membentuk grup WhatsApp merasa kecewa, mengingat proses pengangkatan serentak yang dirasa tidak mendesak. Mereka berharap agar daerah yang masih menghadapi kendala segera mempercepat proses pengangkatan CPNS dan PPPK, bukan justru menunda-nunda pelaksanaan.
“Kami telah menyampaikan aspirasi dari teman-teman di kabupaten kota dan provinsi untuk menolak TMT serentak di Maret 2026,” tambah Zulkarnaen.
Salah satu perwakilan PTT Bulungan, Dewi Yahya, yang telah mengabdi sebagai tenaga honorer selama hampir tiga dekade, menegaskan harapannya agar pengabdian mereka dihargai. Sebagai seorang guru honorer yang telah mengabdikan dirinya selama 29 tahun di Kabupaten Bulungan, Dewi merasa sangat kecewa dengan penundaan pengangkatan yang terjadi.
“Selama bertahun-tahun kami telah bekerja keras, mengikuti segala prosedur, dan berharap agar pengangkatan ini segera terlaksana. Namun kini, kami merasa galau dan bingung karena pengangkatan kami terus tertunda,” ujar Dewi dengan penuh harap.
