WARTA, MALINAU — Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Robenson Tadem, mendesak Pemerintah Provinsi Kaltara untuk segera membentuk Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) sebagai solusi atas keterlambatan penyaluran bantuan benih dan bibit kepada petani.
Desakan ini disampaikan menyusul banyaknya keluhan dari petani, khususnya di Kabupaten Malinau, yang merasa distribusi bantuan sering tidak tepat waktu dan tidak sesuai dengan masa tanam.
“Keluh kesah petani di sana, mereka merasa pemerintah belum hadir sepenuhnya. Bibit sering datang terlambat, sehingga manfaatnya kurang maksimal,” ujar Robenson saat diwawancarai usai kegiatan reses, Jumat (9/5/2025).
Robenson mengungkapkan, keterlambatan itu terjadi karena proses sertifikasi benih dan bibit masih bergantung pada BPSB di luar provinsi, seperti Samarinda dan bahkan kota-kota di Jawa.
“Sertifikasi masih dari luar, bahkan bantuan benih ikan pun masih dikirim dari Surabaya atau Jakarta. Waktunya bisa molor dua sampai tiga bulan,” bebernya.
Situasi ini, menurutnya, justru menghambat produktivitas petani yang sangat bergantung pada ketepatan musim tanam.
“Bagaimana petani bisa merdeka kalau sudah masuk masa tanam, tapi bantuan belum juga sampai. Negara harus hadir di waktu yang tepat,” tegasnya.
BPSB Jadi Kebutuhan Mendesak
Robenson menilai pembentukan BPSB adalah kebutuhan mendesak yang harus menjadi prioritas Pemprov Kaltara dan instansi terkait, agar seluruh proses pengawasan dan sertifikasi benih dapat dilakukan secara mandiri di dalam wilayah provinsi.
Dengan adanya BPSB, penyaluran bantuan akan lebih efisien, tepat sasaran, dan sesuai dengan kondisi lapangan, khususnya dalam mendukung kalender tanam lokal.
Dalam agenda reses di Malinau, Robenson juga menerima banyak aspirasi terkait penguatan sektor pertanian, mulai dari kebutuhan alat pertanian, jalan usaha tani, irigasi, hingga benih berkualitas.
“Mayoritas masyarakat Malinau hidup dari bertani. Pemerintah harus lebih maksimal hadir, bukan hanya di sektor hulu, tapi juga sampai ke hilirnya,” katanya.
Dorongan untuk Prioritaskan Pertanian
Robenson menegaskan bahwa keberpihakan terhadap petani harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang konkret dan implementatif, bukan sekadar wacana. Menurutnya, pembentukan BPSB merupakan bagian dari komitmen serius untuk memperkuat kedaulatan pangan daerah.
“Kehadiran pemerintah harus menyeluruh. Dari sertifikasi, bantuan, hingga pasar. Jika itu terpenuhi, saya yakin pertanian di Kaltara akan jauh lebih maju,” pungkasnya.
