WARTA, NUNUKAN – Dalam menjalankan tugas konstitusional sebagai wakil rakyat, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dari Daerah Pemilihan Kabupaten Nunukan, Muhammad Nasir, S.Pi., M.M., melaksanakan kegiatan reses atau serap aspirasi masyarakat pada 20–26 Mei 2025.
Kegiatan ini menyasar enam titik lokasi, yakni Kecamatan Nunukan (Jl. Antasari dan Tanjung Cantik), Sei Manggaris (Kanduangan dan Seikapal), Sebatik Barat, serta Sungai Sembilan di Nunukan Selatan.
Selama reses, Nasir menerima berbagai masukan dari masyarakat yang menggambarkan tantangan nyata di lapangan.
Krisis Komoditas Rumput Laut dan Masalah Infrastruktur
Di wilayah Nunukan, Nunukan Selatan, dan Sebatik Barat, masyarakat menyuarakan keprihatinan terhadap anjloknya harga rumput laut selama dua tahun terakhir. Masalah ini diperparah oleh serangan hama serta konflik antara pembudidaya dan nelayan, khususnya terkait penggunaan pukat jangkar yang merusak area budidaya.
“Produksi rumput laut menurun drastis, dan ini berdampak langsung pada pendapatan warga,” jelas Nasir.
Selain sektor perikanan, masyarakat juga mengeluhkan kondisi infrastruktur. Mereka mengusulkan perbaikan jalan lingkungan, gang-gang kecil, dan rehabilitasi rumah tidak layak huni.
Isu Strategis Wilayah Perbatasan Sei Manggaris
Di wilayah perbatasan, seperti Kanduangan dan Seikapal, aspirasi masyarakat mencakup kebutuhan mendesak perbaikan Pelabuhan Sungai Ular dan pemasangan rambu-rambu laut sebagai penanda batas perairan Indonesia–Malaysia.
Warga juga mengeluhkan kelangkaan serta mahalnya harga BBM, yang mencapai Rp15 ribu hingga Rp25 ribu per liter. Hal ini dipicu oleh larangan bongkar muat BBM di pelabuhan rakyat Kanduangan dan belum adanya pelabuhan resmi di kawasan tersebut.
Tidak hanya itu, masyarakat meminta peningkatan status PUSTU menjadi Rumah Sakit Pratama, mengingat banyaknya pasien yang harus dirujuk ke RSUD Nunukan—jumlahnya mencapai sekitar 900 orang per bulan.
Aspirasi lainnya meliputi:
-
Pembangunan dan perbaikan fasilitas pendidikan
-
Akses jalan menuju lahan pertanian dan tempat pemakaman
-
Permintaan pendirian Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di KM 5
-
Penyediaan air bersih, baik melalui sumur bor maupun jaringan PDAM
Komitmen Perjuangkan Aspirasi Warga
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Nasir menyatakan komitmennya untuk mengawal aspirasi masyarakat melalui jalur formal di DPRD Provinsi.
“Mendengar langsung suara rakyat adalah kunci untuk menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran. Seluruh masukan ini akan kami sampaikan kepada OPD dan pihak berwenang, agar menjadi perhatian serius pemerintah,” tegasnya.
Ia menambahkan, pembangunan yang menyeluruh dan merata harus dimulai dari daerah perbatasan yang menjadi garda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Saya akan terus memperjuangkan agar wilayah perbatasan tidak lagi tertinggal, dan masyarakat pesisir bisa menikmati hasil pembangunan secara adil dan setara,” tutupnya.
