WARTA, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menegaskan komitmennya dalam mempercepat transformasi layanan publik berbasis digital melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) se-Kaltara tahun 2025, Senin (28/4), di Gedung Gadis 2, Tanjung Selor.
Mewakili Gubernur Kaltara, Penjabat Sekretaris Provinsi Dr. Bustan, SE., M.Si. secara resmi membuka rakor dan menyampaikan pentingnya adaptasi pemerintah terhadap era digital yang ditandai dengan hadirnya Society 5.0—sebuah era yang menuntut interkonektivitas di seluruh lini kehidupan, termasuk tata kelola pemerintahan.
“SPBE menjadi alat strategis untuk membangun pemerintahan yang efisien, transparan, dan akuntabel. Ini sejalan dengan pendekatan Whole of Government, yang menekankan integrasi dan kolaborasi antar instansi untuk pelayanan publik yang lebih holistik dan berdampak,” ujar Dr. Bustan.
Ia menegaskan bahwa implementasi SPBE memiliki dasar hukum kuat, yakni Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, serta Perpres Nomor 82 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
Meski demikian, ia tak menampik bahwa masih ada sejumlah tantangan strategis dalam implementasi SPBE, mulai dari infrastruktur digital yang belum merata, rendahnya kesiapan SDM, hingga isu keamanan siber dan interoperabilitas sistem.
Sebagai respons, Pemprov Kaltara telah menyusun langkah-langkah strategis, antara lain:
-
Pengembangan infrastruktur TIK yang terintegrasi
ADVERTISEMENT -
Peningkatan kapasitas SDM digital melalui pelatihan berkelanjutan
-
Penguatan tata kelola keamanan informasi dengan standar ISO 27001
-
Pengembangan arsitektur SPBE berbasis Enterprise Architecture Nasional
ADVERTISEMENT
“Saya mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor demi mendorong implementasi SPBE secara menyeluruh di Kalimantan Utara,” tegas Dr. Bustan.
Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala DKISP Kaltara Dr. H. Iskandar Alwi, Kepala Diskominfo Bulungan Hj. Andriana, Kepala Diskominfo Malinau Francis, serta narasumber dari Kemenpan-RB, Joshua Ariel Perkasa dan Desti Nuraini, yang hadir secara daring. Peserta lainnya berasal dari seluruh kabupaten/kota se-Kaltara.
