WARTA, TANJUNG SELOR – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalimantan Utara kian nyata. Hal ini menjadi sorotan utama dalam Rapat Koordinasi Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 yang digelar di Aula Kantor Gubernur Kaltara, Rabu (tanggal sesuai pelaksanaan).
Rapat koordinasi ini diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Utara, sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperkuat sinergi penanganan Karhutla lintas sektor.
Acara ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, mulai dari BMKG, TNI, Polda Kaltara, hingga instansi teknis lainnya. Kepala Pelaksana BPBD Kaltara, Andi Amriampa, hadir langsung bersama jajaran BPBD Provinsi, serta Kepala BPBD Kabupaten/Kota se-Kaltara.
Rapat dibuka secara resmi oleh Gubernur Kaltara yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Hukum, Kesatuan Bangsa, dan Pemerintahan Setda Provinsi Kaltara, Robby Yuridi Hatman, S.Sos. Dalam sambutannya, Robby menegaskan pentingnya sinergi dan kesiapsiagaan menghadapi ancaman Karhutla yang terus meningkat.
“Jangan sampai kekurangan anggaran menjadi alasan lemahnya penanganan Karhutla. Kita harus bergerak cepat, tepat, dan bersama-sama, termasuk mendorong peran aktif semua pihak,” tegasnya.
Karhutla Dominasi Bencana di Kaltara
Data BPBD Kaltara menunjukkan, sepanjang tahun 2024 tercatat 267 kejadian bencana, dengan 103 kasus di antaranya merupakan kebakaran hutan dan lahan — menjadikannya jenis bencana paling dominan di wilayah ini.
Memasuki 2025, hingga pertengahan Mei telah terjadi 17 bencana, dengan 7 di antaranya Karhutla.
Tren peningkatan juga terlihat dari luas lahan terdampak:
-
2022: 370 hektare
-
2023: 796 hektare
-
2024: 2.449,21 hektare “Ini tentu menjadi perhatian kita bersama. Jika tidak ditangani dengan strategi konkret, kerusakan akan semakin meluas dan berdampak sosial ekonomi sangat besar,” tambah Robby.
Kesiapsiagaan Desa
Robby Yuridi Hatman, S.Sos menekankan pentingnya peran desa dalam pencegahan dan penanganan dini Karhutla. Ia mengingatkan bahwa kepala desa adalah garda terdepan dalam pelayanan pemerintah, termasuk dalam mitigasi bencana.
“Setiap desa idealnya sudah memiliki pompa air dan peralatan dasar penanganan kebakaran. Kami sarankan agar DPMD mendorong pengadaan alat ini di setiap desa, agar mampu merespons cepat sebelum api meluas,” jelasnya.
Langkah Nyata dan Terukur
Melalui rapat koordinasi ini, BPBD Kaltara berharap dapat memperkuat koordinasi lintas sektor, mempercepat pengambilan keputusan di lapangan, serta mendorong komitmen bersama dalam menekan jumlah dan dampak Karhutla ke depan.
Kaltara kini bersiap. Bukan hanya menghadapi musim kemarau, tapi juga melindungi masyarakat dan alam dari bencana asap dan kebakaran lahan yang bisa dicegah dengan kolaborasi dan kesiapan nyata.
