JAKARTA – Kabar penjualan Pulau Kerengga, sebuah pulau kecil di Selat Malaka, mendadak viral di media sosial. Pulau yang terletak strategis di perlintasan Selat Malaka dan Laut China Selatan ini ditawarkan dengan harga Rp12 miliar oleh sebuah jasa real estat internasional. Akun TikTok @fshomesjkt menjadi yang pertama mengungkap penjualan ini pada 18 November 2024, dan langsung memancing perhatian warganet.
Dalam unggahannya, pulau ini disebut memiliki potensi besar untuk dijadikan fasilitas pengisian bahan bakar atau logistik perusahaan karena lokasinya yang strategis di jalur transportasi laut internasional. “Pulau ini bisa menjadi aset besar karena berada di perlintasan antara Selat Malaka dan Laut China Selatan,” tulis akun tersebut.
Warganet Geger: Kok Bisa Pulau Dijual?
Tak butuh waktu lama, kabar ini memicu perdebatan di dunia maya. Banyak yang mempertanyakan legalitas penjualan pulau di Indonesia. “Bukannya semua pulau milik negara? Kok bisa dijual?” tanya seorang warganet.
Sebagian lainnya justru kaget dengan harga yang dianggap terlalu murah. “Rumah di Jakarta ada yang 46 miliar, ini pulau cuma 12 miliar. Kok aneh ya?” komentar seorang pengguna TikTok.
Perwakilan jasa real estat yang mengiklankan pulau ini menjelaskan bahwa dokumen kepemilikan berupa sertifikat hak milik (SHM) memang ada. Namun, mereka menekankan bahwa kepemilikan ini hanya mencakup daratan pulau, sedangkan bibir pantai tetap menjadi milik negara sesuai aturan.
Fenomena Penjualan Pulau Bukan Hal Baru
Penjualan pulau kecil di Indonesia bukanlah kasus pertama. Sebelumnya, pada 2021, Pulau Panangalat di Kepulauan Mentawai, Sumatra Barat, juga sempat diberitakan dijual di situs real estat internasional. Pulau tersebut, yang terkenal sebagai lokasi selancar kelas dunia, ditawarkan dengan harga sekitar Rp2,1 miliar.
Pulau Panangalat disebut memiliki potensi besar untuk pariwisata. Namun, hingga kini tidak ada kejelasan apakah pulau tersebut benar-benar terjual.
Kekayaan Alam yang Harus Dijaga
Fenomena ini menimbulkan keprihatinan tentang pengelolaan dan perlindungan pulau-pulau kecil di Indonesia. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Mentawai, Joni Anwar, sebelumnya mengingatkan bahwa pulau-pulau ini adalah aset bangsa yang seharusnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat dan bukan untuk kepentingan pribadi atau asing.
Potensi besar Pulau Kerengga dan Panangalat harusnya dimanfaatkan secara bijak untuk mendukung pariwisata, ekosistem, dan ekonomi lokal. Pemerintah diharapkan memperketat regulasi terkait kepemilikan pulau demi menjaga kedaulatan dan kelestarian lingkungan Indonesia.
Pulau Kerengga: Murah, Strategis, tapi Berisiko?
Dengan harga Rp12 miliar, Pulau Kerengga mungkin terlihat sebagai peluang investasi menggiurkan. Namun, apakah penjualan ini benar-benar menguntungkan bagi bangsa? Warganet dan masyarakat umum kini menanti tanggapan resmi pemerintah atas isu yang terus menjadi perbincangan hangat ini.
