WARTA, NUNUKAN — Sebanyak 34 proyek Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan tahun anggaran 2024 dilaporkan mengalami keterlambatan dengan progres pekerjaan antara 31% hingga 97%. Anggota DPRD Kabupaten Nunukan, Andre Pratama, mengungkap fakta mengejutkan bahwa sejumlah proyek besar diduga dikuasai oleh segelintir kontraktor tertentu.
Salah satu kasus yang paling mencolok adalah proyek rekonstruksi jalan di beberapa RT di Kelurahan Nunukan Barat senilai Rp 1,76 miliar yang harus diputus kontrak. Proyek ini tidak dikerjakan sama sekali oleh kontraktor CV. Thania Berkah hingga tenggat waktu 31 Desember 2024.
“Pemerintah sudah memberikan perpanjangan waktu 50 hari dengan denda 1/1000 dari nilai sisa kontrak. Namun, proyek yang tidak ada progres sama sekali tentu harus diputus kontraknya,” tegas Andre, Rabu (8/1/2025).
Dugaan Monopoli Proyek Besar
Andre mengungkapkan adanya dugaan monopoli pekerjaan yang dilakukan oleh seorang kontraktor bernama Haji H, yang menguasai 11 proyek bernilai total Rp 38,6 miliar. Proyek besar yang dikerjakan Haji H, termasuk pembangunan tambahan prasarana Pasar Perbatasan (Paras) senilai Rp 9,7 miliar, hanya mencatat progres pekerjaan 51%.
“Haji H ini mengerjakan hampir semua proyek jalan, dari pengerasan hingga pengaspalan, tapi banyak yang tidak selesai tepat waktu. Saya heran, apakah tidak ada kontraktor lain di Nunukan?” ujar Andre.
Selain itu, kontraktor KA juga diketahui menangani tiga proyek gedung besar senilai Rp 9,9 miliar, termasuk pembangunan depo arsip Pemkab Nunukan, ruang laboratorium DLH, dan Poliklinik RSUD Nunukan.
Kritik Sistem dan Manajemen Proyek
Andre menilai keterlambatan proyek bukan hanya karena faktor teknis seperti material, melainkan buruknya manajemen instansi terkait dan penumpukan pekerjaan pada kontraktor tertentu yang memiliki kedekatan dengan pejabat.
“Alasan keterlambatan material adalah alasan klasik. Di zaman sekarang, transportasi dan toko material sudah banyak. Persoalannya adalah manajemen buruk dan kontraktor yang diberi terlalu banyak pekerjaan,” kritiknya.
Ia juga mengingatkan bahwa proyek yang dikejar hanya untuk mengejar waktu berpotensi mengorbankan kualitas. “Jangan asal jadi hanya karena mengejar tenggat waktu. Pemerintah harus memastikan kualitas tetap terjaga,”tambahnya.
Harapan dan Evaluasi
Andre menyerukan evaluasi menyeluruh terhadap distribusi proyek di Nunukan untuk memastikan transparansi dan pemerataan. “Nilai proyek Haji H dan KA ini mencapai puluhan miliar, tapi hasilnya terlambat dan belum maksimal. Pemerintah harus tegas agar kasus seperti ini tidak terus terulang,” tutupnya.
