WARTA, TANJUNG SELOR — Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menyatakan dukungan penuh terhadap misi Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 yang menyasar wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Hal ini disampaikan Asisten Administrasi Umum Setprov Kaltara, Pollymaart Sijabat, SKM., M.A.P., saat menghadiri pelepasan ekspedisi di Dermaga Lantamal XIII, Mamburungan, Selasa (15/7).
“Atas nama Pemerintah Provinsi Kaltara, saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bank Indonesia KPw Kaltara dan jajaran TNI AL atas inisiatif strategis ini. Bukan sekadar pendistribusian uang, ini adalah wujud nyata komitmen kita menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI,” tegas Pollymaart.
Pollymaart menegaskan, Ekspedisi Rupiah Berdaulat tidak hanya menghadirkan Rupiah sebagai alat transaksi, tetapi juga sebagai simbol persatuan, identitas nasional, dan martabat bangsa.
“Rupiah lahir dari perjuangan bangsa. Kehadirannya di setiap jengkal tanah air, khususnya wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar, menjadi bukti nyata kehadiran negara,” tandasnya.
Ekspedisi ini akan menyasar lima wilayah 3T di Kaltara — Pulau Sebatik, Derawan, Maratua, Teluk Sulaiman, dan Bunyu — menggunakan KRI Singa-651. Pelaksanaan ekspedisi ini mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang memberikan kewenangan penuh kepada Bank Indonesia dalam pengelolaan uang Rupiah.
“Kaltara sebagai provinsi di garis depan NKRI memiliki tanggung jawab ganda. Selain menjaga batas teritorial, kami juga memastikan Rupiah berdaulat sebagai alat pembayaran resmi di seluruh penjuru negeri,” kata Pollymaart.
Ia pun menegaskan, sinergi antara Bank Indonesia dan TNI AL dalam ekspedisi ini mengirim pesan kuat bahwa negara hadir di seluruh pelosok tanah air — dari batas terdepan hingga pulau-pulau terluar dan perairan strategis.
“Rupiah bukan hanya alat tukar, tetapi lambang persatuan dan kedaulatan bangsa,” tutupnya.
Turut hadir dalam acara ini Komandan Lantamal XIII Laksamana Pertama TNI Dr. Ferry Supriady, Kepala KPw BI Kaltara Hasiando G. Manik, jajaran Pemprov Kaltara, dan unsur Forkopimda.