WARTA, TARAKAN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus menggaungkan komitmen reformasi birokrasi yang berdampak nyata. Hal ini ditegaskan Asisten Administrasi Umum Setdaprov Kaltara, Pollymaart Sijabat, SKM., M.A.P., saat membuka Rapat Koordinasi Organisasi se-Kalimantan Utara dan Penguatan Budaya Kerja BerAKHLAK di Swiss Bell Hotel Tarakan, Selasa (15/7).
“Reformasi birokrasi bukan sekadar menata ulang struktur atau prosedur, tapi tentang mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan,” tegas Pollymaart.
Menurutnya, ASN harus meninggalkan pola kerja rutinitas dan berorientasi pada penyelesaian masalah aktual di masyarakat. Reformasi birokrasi di Kaltara juga harus berfokus pada hasil nyata, sejalan dengan kebijakan Kementerian PANRB yang kini mengedepankan pendekatan tematik berbasis dampak.
Pollymaart juga mengingatkan pentingnya pengukuran tingkat kematangan organisasi, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 99 Tahun 2018. Penguatan fondasi organisasi, lanjutnya, tak lepas dari perbaikan struktur, tata kelola, dan budaya kerja.
Di hadapan peserta Rakor, Pollymaart menekankan internalisasi nilai-nilai dasar ASN melalui Core Values BerAKHLAK—Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.
“Nilai-nilai ini jangan hanya jadi slogan, tapi harus melekat dan terlihat nyata dalam sikap dan budaya kerja kita sehari-hari,” ujarnya.
Forum ini juga menjadi ajang finalisasi draft roadmap reformasi birokrasi daerah 2025-2029, penyusunan komitmen percepatan implementasi reformasi berbasis dampak, serta penetapan langkah monitoring dan evaluasi berkala.
Pollymaart mengingatkan pentingnya peran tim implementasi BerAKHLAK di tiap instansi sebagai agen perubahan. Ia menilai, salah satu tantangan yang perlu diatasi adalah penguatan kemampuan komunikasi dan public speaking agar mereka benar-benar menjadi panutan di lingkungannya.
“Mari jadikan forum ini momentum memperkuat sinergi, membangun pemerintahan yang efektif, dan mewujudkan pelayanan publik yang inklusif, adil, serta berintegritas bagi seluruh masyarakat Kaltara,” pungkasnya.
