TARAKAN – Pemerintah pusat terus menguatkan komitmennya dalam mendukung pemenuhan gizi masyarakat melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Komitmen ini ditunjukkan dalam kunjungan kerja Plt. Deputi I Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Letjen TNI (Purn) Dr. Hilman Hadi ke Kota Tarakan, Kalimantan Utara, pada Rabu (28/5/2025).
Dalam kunjungannya, Hilman Hadi didampingi oleh Pj. Sekretaris Provinsi Kaltara, Dr. Bustan, S.E., M.Si., Wali Kota Tarakan, Dr. Khairul, M.Kes., serta unsur Forkopimda, meninjau langsung implementasi program MBG di berbagai lokasi.
Peninjauan diawali di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tarakan Barat, kemudian dilanjutkan ke SPPG Juata Krikil di wilayah Tarakan Utara. Di sana, Hilman berdialog dengan para petugas dan penerima manfaat untuk memastikan distribusi makanan bergizi berjalan tepat sasaran.
Kegiatan dilanjutkan ke Dapur Badan Gizi Nasional (BGN) TNI AL Tarakan, tempat persiapan makanan sehat bagi pelajar. Hilman menilai dapur ini sebagai elemen penting dalam mendukung keberhasilan program strategis nasional, khususnya yang menyasar anak-anak sekolah.
Dalam rangka memastikan pemerataan gizi di dunia pendidikan, Hilman Hadi juga menyambangi sejumlah sekolah penerima manfaat MBG. Di SD Negeri 50 Kota Tarakan, ia disambut antusias oleh siswa yang tengah menikmati makanan sehat. Kunjungan berlanjut ke SLB Negeri Tarakan, sebagai simbol perhatian pemerintah terhadap anak-anak berkebutuhan khusus.
Kunjungan ditutup di SMA Negeri 3 Kota Tarakan, meninjau langsung penerapan MBG di tingkat pendidikan menengah.“Program Makan Bergizi Gratis merupakan investasi jangka panjang dalam membangun generasi yang sehat, cerdas, dan produktif,” tegas Hilman.
Ia juga menekankan bahwa keberhasilan program ini tidak lepas dari sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan dari berbagai pihak.“Pemenuhan gizi anak-anak tidak bisa hanya ditopang oleh pusat. Perlu kolaborasi dengan pemerintah daerah agar seluruh anak Indonesia, tanpa terkecuali, dapat tumbuh sehat dan optimal,” imbuhnya.
Kunjungan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kualitas layanan dan kebijakan pemenuhan gizi nasional, terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) seperti Kaltara.
