WARTA, TANJUNG SELOR — Dalam upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) mengikuti Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)dan Koordinasi Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Mewakili Gubernur Kaltara, Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Provinsi Kaltara, Dr. Bustan, S.E., M.Si., hadir secara daring melalui Zoom Meeting dari Ruang Rapat Sekretariat Daerah, Kantor Gubernur Kaltara. Ia didampingi oleh Inspektur Daerah Kaltara, Yuniar Aspiati, SE., M.AP., CGCAE.
Sinergi Menuju Laporan Keuangan yang Andal
Dalam sambutannya, Anggota VI BPK RI, Drs. H. Fathan Subchi, M.A.P., CISSA, ChFA, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan BPK dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Merespons hal tersebut, Dr. Bustan menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari tanggung jawab Pemprov Kaltara dalam menciptakan tata kelola keuangan yang bersih, tertib, dan bertanggung jawab.
“Partisipasi aktif Pemprov Kaltara mencerminkan komitmen kami untuk mendukung kelancaran proses pemeriksaan LKPD Tahun 2024. Ini juga momentum penting memperkuat koordinasi lintas sektor dengan BPK RI,” tegasnya.
Dukungan Penuh Pemprov untuk Proses Pemeriksaan
Dr. Bustan juga berharap agar proses pemeriksaan oleh tim BPK dapat berjalan dengan lancar dan kolaboratif, serta membuka ruang bagi perangkat daerah untuk terus menerima masukan dan pembinaan.
“Kami siap bersinergi dengan BPK RI di setiap tahapan pemeriksaan. Pemprov Kaltara berkomitmen penuh dalam mewujudkan laporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan berkualitas,” pungkasnya.
Langkah Awal Menuju Akuntabilitas
Kegiatan Entry Meeting ini menjadi langkah awal penting dalam proses pemeriksaan LKPD dan LKKL. Tujuannya tak hanya menyusun jadwal kerja dan persiapan dokumen pendukung, tetapi juga menyamakan persepsi antara entitas pemeriksa dan yang diperiksa, demi kelancaran dan keakuratan laporan keuangan pemerintah.
