WARTA, TARAKAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus memperkuat langkah menuju birokrasi yang bersih, akuntabel, dan melayani. Komitmen ini ditegaskan oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Provinsi Kaltara, Dr. Bustan, S.E., M.Si, saat membuka kegiatan Pendampingan Pembangunan Zona Integritas (ZI) di lantai 6 RSUD dr. H. Jusuf SK, Senin (19/5/2025).
Dalam sambutannya, Bustan menegaskan bahwa pembangunan zona integritas bukan sekadar agenda teknis, tetapi langkah nyata dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Ini bukan sekadar pelatihan atau pendampingan teknis, tapi cerminan keseriusan kita dalam membangun pemerintahan yang bersih dan melayani,” ujarnya.
Dukungan Penuh untuk Seluruh OPD dan Kabupaten/Kota
Bustan hadir mewakili Gubernur Kaltara dalam agenda strategis yang turut membahas Peningkatan Kapasitas Tim Evaluator APIP/Sakip serta rancangan awal RPJMD untuk provinsi dan kabupaten/kota se-Kaltara.
Ia mengapresiasi keterlibatan aktif Kementerian PANRB serta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan tim teknis dalam mendukung suksesnya kegiatan ini.
“Kita ingin seluruh unit kerja, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, bisa membangun zona integritas secara serius dan terukur,” tegas Bustan.
Target: Raih WBK dan WBBM
Dalam paparannya, Bustan mengungkapkan bahwa sejak 2020, hanya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang berhasil meraih predikat Zona Integritas. Setelah itu, belum ada lagi unit kerja di Kaltara yang menyusul meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) maupun Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
“Ini jadi catatan penting. Artinya, kita harus bekerja lebih keras, konsisten, dan memperkuat kolaborasi,”ujarnya.
Ia menambahkan bahwa mewujudkan predikat WBK/WBBM bukan perkara mudah, karena membutuhkan integritas tinggi, penguatan sistem, serta keterlibatan aktif dari seluruh elemen birokrasi.
“Saya ajak semua pihak untuk memperkuat sinergi, tingkatkan literasi birokrasi, dan membangun zona integritas secara nyata. Mari ciptakan birokrasi yang bersih, dipercaya, dan benar-benar melayani,”pungkasnya.
Dihadiri Pusat dan Daerah
Kegiatan strategis ini turut dihadiri oleh Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi KemenPANRB, Budi Prawira, S.E., M.M, para kepala OPD lingkup Pemprov Kaltara, tim pembangunan ZI, serta para evaluator dari APIP se-Kaltara.
Dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, Pemprov Kaltara optimistis bahwa pembangunan zona integritas akan menjadi budaya baru dalam tata kelola pemerintahan di Bumi Benuanta.
