* Asisten III Polymaart Sijabat Tegaskan Komitmen Perkuat Pengawasan dan Transparansi Fiskal
WARTA, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor strategis: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Langkah konkret diambil lewat pembentukan Tim Satgas Pengendalian dan Pengawasan PBBKB yang resmi dibentuk dalam rapat lintas sektor di Kantor Gubernur Kaltara, Rabu (7/6).
Gubernur Kaltara, Dr. Zainal A. Paliwang melalui Asisten Administrasi Umum (Asisten III), Polymaart Sijabat, menegaskan bahwa optimalisasi pajak BBM menjadi kunci memperkuat fiskal daerah. “Ini bukan hanya soal angka, tapi tentang komitmen kita membangun sistem fiskal yang efektif dan berkelanjutan,” tegasnya.
PBBKB menjadi sumber penting PAD, dipungut dari setiap penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor dan alat berat. Dalam Perda terbaru (Nomor 1 Tahun 2024), tarif PBBKB resmi dinaikkan dari 7,5% menjadi 10%. Sementara itu, tarif khusus 5% diterapkan untuk kendaraan umum guna mendukung sektor transportasi publik.
Pemprov juga memberi insentif besar sebagai bentuk dukungan terhadap efisiensi anggaran dan pengendalian inflasi. Melalui Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/202/2024, PBBKB untuk umum mendapat keringanan 25% (jadi 7,5%), dan untuk keperluan pertahanan seperti alutsista, diberikan diskon hingga 80% (hanya 2%).
Namun, tantangan di lapangan masih cukup besar. Oleh karena itu, Satgas PBBKB dibentuk untuk memastikan pengawasan berjalan efektif dan terpadu. “Kita butuh kerja sama nyata dari semua pihak, termasuk penyedia BBM untuk lebih terbuka dan mendukung sistem pelaporan pajak yang transparan,” ujar Polymaart.
Data mencatat realisasi penerimaan PBBKB di Kaltara sempat mencapai puncak pada 2022 dengan capaian 122,25% dari target. Namun, tahun ini baru menyentuh 85,79%.
Melalui forum ini, Pemprov berharap dapat membangun sinergi yang kuat antarlembaga demi peningkatan PAD secara maksimal dan berkelanjutan.
