TANJUNG SELOR — Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus memperkuat tata kelola pemerintahan dengan menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Komitmen itu diwujudkan lewat penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama antara Pemprov Kaltara dan BPKP, Senin (14/7), di Ruang Rapat Lantai 4 Kantor Gubernur Kaltara.
Gubernur Kaltara, Dr. Zainal Arifin Paliwang, didampingi Wakil Gubernur Ingkong Ala, menandatangani kesepakatan ini bersama Plt. Kepala BPKP Kaltara, Sindu Senjaya Aji. Kerja sama ini menjadi langkah strategis membangun sistem pengawasan kolaboratif lintas sektor di Kaltara.
“Pengawasan adalah elemen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kita harus memastikan program pembangunan berjalan tepat sasaran, efektif, dan efisien,” tegas Gubernur Zainal dalam sambutannya.
Menurutnya, pengawasan berbasis data dan berorientasi pada perbaikan akan menjadi kunci mewujudkan transformasi pembangunan di Kaltara. Ia menekankan pentingnya kontrol dan evaluasi sebagai pendamping semangat kerja, agar pembangunan selalu berada di jalur yang benar.
Lebih jauh, Gubernur mengajak semua jajaran OPD di Pemprov Kaltara memanfaatkan kemitraan ini untuk memperkuat kinerja dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Pengawasan bukan untuk ditakuti, tapi menjadi alat bantu untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas kerja,” pesannya.
Di akhir acara, Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada BPKP atas terjalinnya kolaborasi ini. Ia berharap, sinergi antara Pemprov dan BPKP dapat menjadi bagian dari upaya membangun pemerintahan yang adaptif, transparan, dan bersih dari praktik-praktik yang merugikan masyarakat.
“Mari kita wujudkan Kaltara yang maju, makmur, dan berkelanjutan melalui pemerintahan yang responsif dan akuntabel,” pungkasnya.
