WARTA, JAKARTA — Pemerintah berkomitmen mendukung keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memberikan modal awal kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang bergabung sebagai mitra. Langkah ini diambil untuk mempermudah UMKM dalam menjalankan program yang bertujuan memberikan makan bergizi secara gratis kepada masyarakat yang membutuhkan.
Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan untuk memastikan UMKM dilibatkan secara maksimal dalam program MBG. “Kami telah berkoordinasi dengan Bank Himbara untuk menyiapkan skema pembiayaan yang memudahkan UMKM, agar mereka tidak terbebani dengan permodalan di awal,” ujar Maman, saat acara di Hotel Bidakara, Jakarta, pada Sabtu (25/1).
Program ini bertujuan memberikan kemudahan bagi UMKM yang baru pertama kali terlibat dalam MBG, dengan modal awal yang dapat digunakan untuk kebutuhan operasional, seperti pengadaan bahan baku makanan bergizi. Setelah mendapatkan surat resmi dari Badan Gizi Nasional (BGN), UMKM dapat mengakses pembiayaan tersebut. “Surat SPK dari BGN akan menjadi bukti untuk mencairkan modal dari bank yang ditunjuk, sehingga mereka bisa langsung melakukan pembelian bahan makanan dan peralatan lainnya,” jelas Maman.
Selain itu, Maman menambahkan bahwa ribuan UMKM, terutama yang bergerak di sektor jasa katering, memiliki potensi besar untuk ikut serta dalam program ini. “Saat ini, sekitar 30.900 UMKM yang berfokus pada jasa katering berpeluang menjadi mitra dalam program Makan Bergizi Gratis,” ungkap Maman.
Program MBG yang bertujuan untuk menyediakan makan bergizi kepada masyarakat ini direncanakan akan meluas ke seluruh penjuru Indonesia. Presiden Prabowo menargetkan pada tahun 2026, program ini akan mencakup sekitar 30.000 titik di seluruh Indonesia. “Target kami tahun depan adalah bisa menjangkau 30.000 titik di seluruh Indonesia,” tambah Maman.
Sementara itu, Kepala Chef SPPG Dapur Sehat Anak Bangsa, Jonie Kusuma Hadi, menjelaskan bahwa dalam sistem pembayaran program MBG, mitra harus terlebih dahulu membiayai sendiri biaya makanan yang disiapkan. Setelah itu, biaya tersebut akan diganti atau direimburse oleh BGN setiap minggunya. “Food cost sekitar Rp10.000 per porsi, dan pembayaran dilakukan setiap minggu setelah pelaksanaan,” tutur Jonie.
Dengan dukungan pemerintah dan sistem pembiayaan yang lebih mudah, diharapkan semakin banyak UMKM yang bergabung dalam program ini, dan memberikan kontribusi nyata untuk menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera.
