WARTA, JAKARTA — Pemerintah membatalkan rencana pemberian diskon tarif listrik sebesar 50 persen bagi pelanggan rumah tangga dengan daya 1.300 VA ke bawah. Kebijakan yang semula ditujukan untuk meringankan beban 79,3 juta pelanggan ini urung dilaksanakan karena kendala dalam proses penganggaran.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa diskon listrik yang rencananya akan diberikan pada Juni dan Juli 2025 tidak dapat dijalankan tepat waktu. Hal ini disebabkan mekanisme penganggaran bantuan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat.
“Kami rapatkan soal ini, tetapi mekanisme penganggarannya lebih lambat. Kalau dilaksanakan di bulan Juni dan Juli, tidak bisa dijalankan,” ujar Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (2/6).
Sebelumnya, diskon listrik ini termasuk dalam paket insentif yang disiapkan oleh pemerintah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional agar tetap stabil di kisaran 5 persen. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan mengumumkan seluruh paket bantuan pada 5 Juni 2025.
Enam Bantuan untuk Dorong Konsumsi Masyarakat
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan enam jenis bantuan untuk mendongkrak daya beli masyarakat, khususnya selama masa libur sekolah. Berikut daftarnya:
-
Diskon Transportasi
Berlaku untuk moda transportasi laut, kereta api, dan pesawat sepanjang Juni dan Juli 2025. -
Potongan Tarif Tol
Menyasar sekitar 110 juta pengendara, dengan harapan mengurangi beban biaya perjalanan saat libur panjang. -
Tambahan Bantuan Sosial
Dalam bentuk kartu sembako dan bantuan pangan untuk 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM). -
Subsidi Upah (BSU)
Diberikan kepada pekerja bergaji di bawah Rp3,5 juta. Besaran bantuannya lebih kecil dibanding masa pandemi, namun tetap bertujuan menjaga konsumsi masyarakat berpenghasilan rendah. -
Diskon Iuran JKK
Perpanjangan program diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja untuk buruh di sektor padat karya. -
(Dibatalkan) Diskon Listrik 50 Persen
Semula dirancang untuk mendorong konsumsi rumah tangga, namun batal karena persoalan teknis anggaran.
Airlangga menegaskan bahwa berbagai insentif ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kuartal kedua 2025, yang sebelumnya tercatat melambat ke angka 4,87 persen.
“Momentum ini kita manfaatkan untuk meluncurkan sejumlah program guna meningkatkan konsumsi rumah tangga,” ujar Airlangga dalam rilis resminya pada Sabtu (24/5).
