WARTA, JAKARTA – Pemerintah bersama Komisi II DPR RI telah menyepakati pelantikan kepala daerah yang tidak terlibat sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) akan dilaksanakan pada 6 Februari 2025. Pelantikan serentak ini akan dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Ibu Kota Negara.
Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat antara Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), KPU, dan Bawaslu pada Rabu (22/1/2025).
“Pelantikan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota terpilih yang tidak memiliki sengketa di MK serta telah ditetapkan oleh KPUD akan dilaksanakan serentak pada tanggal 6 Februari 2025,” ungkap Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, saat membacakan hasil rapat.
Pelantikan ini dikecualikan bagi kepala daerah dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Aceh, yang akan mengikuti aturan perundang-undangan masing-masing.
Pelantikan untuk Daerah dengan Sengketa Dimulai April 2025
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, pelantikan kepala daerah yang masih bersengketa di MK direncanakan mulai pada 17 April 2025. “Pelantikan ini akan melibatkan seluruh kepala daerah dalam jumlah yang lebih besar, dan kami mengusulkan agar tetap dilakukan serempak oleh Presiden di Ibu Kota Negara,” jelas Tito.
Tahapan yang Sudah Disepakati
Tahapan pelantikan ini menyesuaikan hasil Pemilihan Serentak Nasional 2024. Kepala daerah yang sudah ditetapkan oleh KPUD dan diusulkan DPRD kepada Presiden/Mendagri akan langsung mengikuti pelantikan Februari, sementara daerah yang sengketanya belum selesai menunggu hasil akhir dari MK.
Kesepakatan ini memastikan pelantikan berjalan sesuai jadwal, sekaligus memberikan waktu bagi penyelesaian perselisihan hasil pemilu secara tuntas dan adil.
