WARTA, MAKASSAR — Pelantikan kepala daerah yang sebelumnya dijadwalkan pada 6 Februari 2025 ditunda. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan, Fadjry Djufry, pelantikan kini direncanakan berlangsung pada 18-20 Februari 2025.
Hal ini disebabkan oleh masih berjalannya proses persidangan Mahkamah Konstitusi (MK), yang dijadwalkan mengeluarkan putusan terkait gugatan hasil pilkada (PHP) pada 4-5 Februari 2025.
“Informasi yang kami terima menyebutkan bahwa perubahan jadwal pelantikan kepala daerah ini berkaitan dengan proses sidang MK. Kami sedang menunggu surat resmi dari Kementerian Dalam Negeri terkait hal ini,” ungkap Fadjry Djufry di Kantor Gubernur Sulsel dikutip Herald pada Jumat, 31 Januari 2025.
Fadjry menjelaskan, pelantikan yang semula direncanakan pada 6 Februari bisa mengalami perubahan apabila MK memutuskan bahwa sebagian gugatan PHP tidak dapat dilanjutkan. Jika demikian, pelantikan bisa dilakukan pada 18-20 Februari. Namun, jika gugatan dilanjutkan, proses lebih lanjut bisa mengarah ke bulan Maret atau April.
Menurut Fadjry, keputusan akhir akan bergantung pada hasil keputusan MK setelah persidangan pada awal Februari. Pihaknya masih menunggu surat resmi dari Kemendagri untuk konfirmasi lebih lanjut. “Kami masih menunggu surat resmi, karena informasi yang kami terima baru sebatas pemberitahuan awal,” tutupnya.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengumumkan akan membacakan keputusan terkait sejumlah gugatan Pilkada 2024 pada 4-5 Februari mendatang. Di Sulawesi Selatan sendiri terdapat 11 gugatan yang masuk dalam tahap persidangan.
MK akan memutuskan apakah gugatan tersebut akan lanjut ke pembuktian atau dihentikan. Ketua MK, Suhartoyo, menjelaskan bahwa untuk kasus PHP tingkat provinsi, maksimal enam saksi dan ahli yang dapat dihadirkan, sementara untuk kabupaten/kota maksimal empat orang.
