WARTA, TANJUNG SELOR – Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara resmi menyelesaikan tahap finalisasi dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) penting dalam rapat yang digelar pekan lalu di ruang rapat DPRD Kaltara. Dua ranperda tersebut mencakup Perlindungan Tenaga Kerja Lokal dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Pansus IV, Dr. H. Syamsuddin Arfah, bersama anggota lainnya yakni Supa’ad Hadianto, Dino Andrian, Listiani, Rahman, Muhammad Hatta, Vamelia, Ruman Tumbo, dan Hj. Siti Laela. Hadir pula perwakilan dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Syamsuddin Arfah menjelaskan bahwa finalisasi Ranperda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Lokal difokuskan pada penguatan aspek sanksi serta pelibatan unsur organisasi dalam upaya perlindungan hak-hak pekerja daerah.
“Ranperda ini tidak hanya memuat kewajiban, tetapi juga sanksi yang jelas bagi pelanggaran. Kami juga mengakomodasi peran organisasi yang terlibat dalam perlindungan tenaga kerja,” ujarnya.
Sementara itu, Ranperda Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dibahas lebih luas. Isu yang diangkat mencakup pengelolaan taman makam pahlawan, distribusi bantuan sosial, sumbangan keagamaan, hingga pelestarian nilai-nilai budaya dan hukum adat.
“Kami ingin memperkuat peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang tetap berpijak pada kearifan lokal,” tambahnya.
Melalui tahapan finalisasi ini, Pansus IV berharap dua ranperda tersebut segera ditetapkan menjadi peraturan daerah yang efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat Kaltara.
“Tujuannya jelas, kami ingin menciptakan produk hukum yang kuat, fungsional, dan benar-benar melindungi serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” tutup Syamsuddin.
