WARTA, NUNUKAN — Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan, Tim Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melakukan monitoring intensif terhadap pelaksanaan program-program strategis yang tercantum dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Tahun Anggaran 2024.
Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, pada 20 hingga 21 April 2025, dan difokuskan di dua wilayah perbatasan strategis: Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik.
Anggota DPRD Kaltara yang tergabung dalam tim pansus—yakni Muhammad Nasir, Rismanto, dan Rahman—secara langsung meninjau program-program dari empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) utama, yaitu Dinas PUPR-PERKIM, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Perindagkop dan UMKM.
Menurut Muhammad Nasir, kunjungan ini bertujuan memastikan bahwa pelaksanaan program pembangunan benar-benar sesuai dengan rencana dan membawa dampak positif bagi masyarakat.
“Kami tidak hanya menilai dari laporan di atas kertas, tetapi juga melihat langsung kondisi di lapangan, termasuk menyerap aspirasi masyarakat sebagai bahan evaluasi,” ungkap Nasir, Selasa (23/4/2025).
Tinjau Infrastruktur dan Sarana Pendidikan
Di sektor transportasi, salah satu proyek yang menjadi sorotan adalah peningkatan fasilitas di Dermaga Pelabuhan Liem Hie Djung, Nunukan, yang dikerjakan oleh Dinas Perhubungan. Proyek ini dinilai vital untuk mendukung konektivitas antarwilayah di perbatasan.
Sementara itu, sektor pendidikan tak luput dari perhatian. Tim Pansus menyambangi sejumlah sekolah untuk memantau rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas baru di antaranya SMKN 1 Nunukan, SMAN 2 Nunukan Selatan, SMAK Negeri 1 Sebatik Barat, dan SMAN 1 Sebatik Tengah.
Perhatian pada Infrastruktur Dasar dan UMKM
Dinas PUPR-PERKIM juga mendapat evaluasi langsung, terutama terkait pembangunan infrastruktur dasar yang menyentuh kebutuhan pokok masyarakat, seperti jalan lingkungan dan sistem drainase.
Dinas Perindagkop dan UMKM pun menjadi fokus tim, khususnya pada proyek pengelolaan limbah basah dan pembangunan saluran drainase di kawasan Toko Perbatasan Sebatik. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan kebersihan area perdagangan yang padat aktivitas ekonomi warga.
Komitmen Pengawasan dan Rekomendasi Pembangunan
“Monitoring ini adalah bagian dari komitmen DPRD Kaltara untuk memastikan anggaran daerah digunakan secara tepat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Nasir.
Hasil dari kegiatan monitoring ini nantinya akan dirangkum sebagai bahan pembahasan bersama Pemerintah Provinsi Kaltara dalam sidang evaluasi LKPj Gubernur. Selain itu, rekomendasi dari DPRD juga akan menjadi dasar penting dalam penyusunan program pembangunan ke depan.
