WARTA, JAKARTA — Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa pelaksanaan wisuda di sekolah tetap diperbolehkan selama tidak memberatkan siswa dan telah disepakati bersama oleh orang tua dan murid.
Pernyataan ini disampaikan Abdul Mu’ti usai menghadiri pembukaan Konsolidasi Nasional (Konsolnas) Pendidikan Dasar dan Menengah 2025 di Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia (PPSDM), Kota Depok, Jawa Barat, Selasa (29/4/2025).
“Sepanjang tidak memberatkan dan atas persetujuan orang tua serta murid, ya masa sih tidak boleh? Yang penting, jangan berlebihan dan jangan dipaksakan,” ujar Mu’ti, seperti dikutip dari Antara.
Komentar ini muncul sebagai tanggapan atas kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang melarang pelaksanaan wisuda di semua jenjang pendidikan, dari TK hingga SMA. Pelarangan tersebut menuai kontroversi dan sempat memicu perdebatan dengan sejumlah siswa, salah satunya lulusan SMAN 1 Cikarang Utara.
Abdul Mu’ti menilai, wisuda bisa menjadi momen bahagia dan sarana mempererat hubungan antara sekolah, murid, dan orang tua. Ia bahkan menyebut wisuda sebagai satu-satunya momen di mana sebagian orang tua datang langsung ke sekolah anaknya.
“Bisa jadi, itu satu-satunya waktu orang tua berkunjung ke sekolah anaknya. Momen ini juga menjadi bentuk rasa syukur atas keberhasilan siswa menyelesaikan pendidikan,” jelasnya.
Namun ia tetap menekankan bahwa keputusan akhir soal wisuda sebaiknya dikembalikan ke masing-masing sekolah, dengan pertimbangan kondisi sosial dan ekonomi siswa serta persetujuan dari semua pihak yang terlibat.
Sebelumnya, Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan larangan wisuda sebagai bagian dari kebijakan penghematan dan pemerataan. Ia menyatakan bahwa uang yang digunakan untuk wisuda lebih baik dialihkan untuk kebutuhan lain yang lebih penting, terutama bagi keluarga kurang mampu.
